Trump Nilai AS Harus Pangkas Dana untuk NATO

Jakarta, CNN Indonesia -- Bakal calon presiden dari Partai Republik, Donald Trump, mengatakan bahwa Amerika Serikat harus memangkas aliran dana dari pemerintah untuk NATO yang sudah berlangsung selama tujuh dekade.

"Kita membayar dengan tidak proporsional. Itu terlalu banyak dan sebenarnya dunia kini sudah berbeda dari ketika NATO pertama kali dibentuk. Kita harus memikirkan kembali. Pertahankan NATO, tapi mungkin kita harus mengurangi dana untuk NATO," ujar Trump dalam wawancara dengan CNN, Senin (21/3).

Aliansi militer Atlantik Utara beranggota 28 negara ini dibentuk pada 1949, tepatnya saat Perang Dingin antara Barat dan Soviet memanas. Kini, Trump mempertanyakan ihwal kegunaan dana besar yang hingga kini masih digelontorkan pemerintah AS untuk NATO.

Pilihan Redaksi Di Hadapan Pelobi Yahudi, Donald Trump Mengaku Sahabat Israel Bernie Sanders Tak Hadiri AIPAC, Dukung Kedaulatan Palestina Pentingnya Pelobi Yahudi AIPAC dalam Pemilu Presiden AS 2016

Seperti dilansir Reuters, Washington merupakan penyuntik dana terbesar bagi NATO. Para pejabat AS juga terus mengkritik sekutu dari Eropa yang tidak menyumbangkan dana lebih besar.

Sementara itu, NATO sendiri berencana untuk melakukan pembangunan besar-besaran di Eropa Timur untuk menghalangi Rusia. Upaya ini akan disokong dengan rencana penambahan dana dari AS.

Namun selama ini, Trump sudah mulai menyiratkan gambaran politik luar negerinya. Ia bahkan menyatakan kesiapannya untuk bekerja sama lebih dekat dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin.

Dalam wawancara dengan Washington Post, Trump membeberkan nama-nama tim penasihat kebijakan luar negerinya jika ia terpilih menjadi presiden kelak.

Daftar tersebut mencakup nama ahli terorisme, Walid Phares; eksekutif industri energi, Carter Page; pengacara energi internasional, George Papadopoulos; mantan inspektur jenderal Pentagon, Joe Schmitz; dan mantan letnan jenderal Tentara AS, Keith Kellogg.

Seorang spesialis keamanan nasional dan kebijakan pertahanan dari Brookings Institution, Michael O'Hanlon, mengatakan bahwa tim ini merupakan sekelompok orang yang kurang jelas.

Trump memang selama ini didesak untuk membeberkan nama orang yang akan membantunya menyusun kebijakan luar negeri. Sebanyak 120 ahli keamanan nasional dari Partai Republik yang sebelumnya pernah membantu kepresidenan sebelumnya sudah menandatangani secarik surat berisi penolakan dukungan terhadap Trump dan memastikan mereka akan bekerja sama untuk mencegah pebisnis itu menjadi presiden. (stu)