Pemerintah Bersatu Libya Ambil Alih Kementerian di Tripoli

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Bersatu Libya yang didukung oleh PBB mengatakan akan mengambil alih tujuh kementerian di Tripoli, termasuk kementerian luar negeri, untuk memperluas pengawasannya ibu kota.

Para pemimpin pemerintah bersatu (GNA) yang tiba di Tripoli bulan lalu bertujuan untuk mengakhiri perseteruan dua parlemen dan pemerintahan berbeda yang beroperasi di Tripoli dan wilayah timur Libya.

Pilihan Redaksi Jumlah Anggota ISIS di Libya Meningkat Dua Kali Lipat Pemerintahan Bersatu Libya Segera Ambil Alih Pemerintahan ISIS dan Mafia Italia Kerja Sama Menyelundupkan Ganja

Namun, pemerintah baru mulai bergerak perlahan dan berusaha untuk mengamankan dukungan dari berbagai faksi bersenjata yang mengambil alih politik di ibu kota sejak lengsernya Muammar Gaddafi pada 2011.

Dalam acara yang digelar untuk menandai dikuasainya kementerian luar negeri pada Senin (25/4), anggota kepemimpinan pemerintahan bersatu, atau Dewan Kepresidenan, Mohamed al-Ammari menyatakan pengalihan kekuasaan "berjalan dengan baik."

Pemerintahan bersatu akan mengambil alih kementarian perumahan dan fasilitas publik, transportasi, sosial, pemuda dan olahraga, kementerian urusan Islam dan pemerintah daerah.

Kementerian perencanaan, tenaga kerja, dan pendidikan akan turut diambil alih dalam beberapa hari ke depan, menurut Ammari.

Dewan Kepresidenan terpaksa menggunakan kapal saat tiba di Tripoli setelah pemerintah Penyelamat Nasional yang memprokalmirkan diri sendiri menutup wilayah udara ibu kota demi mencegah pemerintah bersatu terbang di wilayah tersebut.

Pemerintah Bersatu Libya, atau dikenal juga dengan GNA, sejauh ini gagal mendapatkan kepercayaan dari parlemen yang berbasis di timur Libya dan diakui internasional. (ama)