Iran Setujui Persyaratan Haji yang Diajukan Arab Saudi

Jakarta, CNN Indonesia -- Pembahasan soal penyelenggaraan ibadah haji antara Arab Saudi dan Iran akhirnya mencapai kesepakatan pada pekan ini, di tengah ketegangan diplomatik kedua negara.

Iran dan Saudi sempat bersitegang tentang peraturan pelaksanaan haji tahun ini, menyusul putusnya hubungan diplomatik kedua negara. Saudi meminta Iran mendaftarkan jemaah haji mereka melalui kedutaan besar Saudi di negara lain.

Pilihan Redaksi Tahun Ini Tidak Akan Ada Jemaah Haji Asal Iran di Saudi Terungkap, AS Berutang Rp1.551 Triliun kepada Arab Saudi Uang US$4 Miliar Hilang dari Bank, Yaman Terancam Bangkrut Militer Iran Klaim Bisa Hancurkan Israel dalam Delapan Menit Warga Damaskus Bantah Isu Sektarian Picu Konflik Suriah

Sementara, Iran meminta agar jemaah haji mereka didaftarkan melalui Kedutaan Besar Swiss di Teheran, yang selama ini mengurusi kepentingan Saudi di Iran sejak pemerintah Riyadh menutup kantor perwakilan mereka.


Dilaporkan Al-Arabiya pada Kamis (26/5), Kementerian Haji Arab Saudi menyatakan bahwa pembicaraan dengan delegasi Iran terkait "pengaturan, begitu juga dengan pengelompokkan dan layanan" untuk para jemaah haji tahun ini berjalan positif.

Dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Alriyadh, Wakil Menteri Haji Saudi, Hussein Sharif mengatakan kerajaan Saudi dan para pemimpinnya "menyambut jemaah haji dari seluruh dunia."

Sharif juga menuturkan bahwa kesepakatan itu dicapai menyusul kedatangan delegasi Iran pada Selasa (24/5) untuk "menggunakan visa elektronik yang dapat dicetak" oleh jamaah haji asal Iran. Sehingga, jemaah Iran bisa mendaftar haji, meski Saudi masih menutup misi diplomatiknya di Teheran.

Selain itu, Sharif juga memaparkan bahwa Iran telah menyetujui semua "peraturan dan syarat [yang diajukan Saudi] terkait dengan [penyelenggaraan] haji."

Kesepakatan kedua negara ini, lanjut Sharif, akan disahkan dengan penandatanganan perjanjian saat diskusi berakhir pada Kamis.

"Instruksi tentang transportasi udara akan disampaikan oleh otoritas penerbangan sipil Arab," ujar Sharif.

Sementara, dalam wawancara dengan kantor berita Iran, IRNA, seorang pejabat Iran menyatakan bahwa kunjungan delegasi ke Saudi berdasarkan undangan resmi dari Menteri Haji Saudi yang baru.

Pejabat yang tak disebutkan namanya itu menilai bahwa para jemaah haji asal Iran tahun ini harus dapat menerima layanan kekonsuleran.

Sebelumnya, pada pertengahan Mei lalu, Menteri Kebudayaan Saudi, Ali Jannati, yang mengawasi urusan penyelenggaran haji menyatakan bahwa "belum disepakati pengaturan" untuk jemaah haji asal Iran tahun ini.

Kedua negara sempat gagal mencapai kesepakatan dalam diskusi yang diselenggarakan bulan lalu.

Kementerian Haji dan Umrah Saudi kemudian membantah klaim bahwa mereka akan melarang warga Iran untuk beribadah haji tahun ini.

Sebaliknya, kementerian itu menuduh Iran melarang warganya sendiri melakukan ibadah haji sebagai "salah satu dari banyak cara untuk menekan" pemerintah Saudi

Dalam pembahasan penyelenggaraan haji sebelumnya, dilaporkan bahwa delegasi Iran meninggalkan diskusi tanpa menandatangani perjanjian dan menyatakan mereka akan berkonsultasi terlebih dahulu dengan otoritas keagamaan.

Pembahasan yang digelar pada April lalu merupakan diskusi pertama antara kedua negara, sejak hubungan diplomatik antara kerajaan Saudi dengan republik Islam itu terputus pada Januari lalu, menyusul pembakaran gedung kedutaan dan konsulat Saudi di Teheran dalam aksi protes demonstran terhadap eksekusi ulama Syiah di Saudi.

Iran dan Saudi yang berselisih atas sejumlah masalah regional di Timur Tengah, terutama soal konflik di Suriah dan Yaman. (ama/den)