Jelang Referendum, Mantan PM Thailand Kritik RUU dari Junta
Amanda Puspita Sari/Reuters | CNN Indonesia
Kamis, 04 Agu 2016 18:53 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra meluncurkan kritik tajam soal rancangan konstitusi yang didukung militer, menyebutnya sebagai "kebodohan" yang akan melanggengkan kekuasaan pemerintahan junta. Thaksin menilai, jika konstitusi ini disahkan, pemerintahan yang demokratis tak akan mampu berkuasa di masa mendatang.
Rakyat Thailand akan memutuskan apakah menolak atau menerima rancangan konstitusi ini melalui referendum yang akan digelar pada Minggu (4/7) mendatang. Referendum ini dinilai akan menjadi ujian opini publik terbesar sejak militer melengserkan pemerintahan demokratis melalui kudeta pada Mei 2014.
Jika rakyat mendukung referendum ini, maka militer akan memiliki peran yang permanen dalam mengawasi pembangunan ekonomi dan politik di Thailand.
Beberapa hari menjelang pemilu, Thaksin mengirimkan pernyataan resmi kepada Reuters, yang menyatakan rancangan konstitusi "mimpi buruk [yang penuh] kontradiksi dan kebingungan.".
"Para perancang menciptakan sebuah konstitusi untuk 'kelangsungan' kekuasaan absolut pelaku kudeta, hingga setelah konstitusi baru diproklamasikan," kata Thaksin, menjabarkan pandangannya soal referendum tersebut, Kamis (4/8).
Dewan militer yang kini berkuasa menyatakan bahwa RUU tersebut akan membuka jalan bagi pemilihan umum tahun 2017. Pemerintahan junta juga menjanjikan politik yang bersih, yang akan mengakhiri satu dekade kekacauan politik di Thailand.
Thaksin, mantan konglomerat telekomunikasi yang memenangkan loyalitas para pemilih miskin dengan kebijakannya populis, digulingkan dalam kudeta tahun 2006. Ia kini tinggal di pengasingan untuk menghindari hukuman korupsi yang disebut bermotif politik.
Dua partai politik terbesar di Thailand, salah satunyasetia kepada Thaksin, menentang rancangan konstitusi itu karena menilai RUU tersebut didesain untuk militer dapat mengawasi politik Thailand.
Thaksin menyatakan bahwa rancangan konstitusi itu akan memberi banyak kekuasaan kepada lembaga negara yang ditunjuk sebagai pengawas pemerintah. Dengan demikian, kata Thaksin, pemerintah demokratis yang dipilih lewat pemilu praktis tidak akan dapat memerintah Thailand secara penuh.
"Saya memprediksi bahwa, bahkan jika pemerintahan yang baru mendapat dukungan yang sempurna dari rezim saat ini, [pemerintahan itu] tidak akan mungkin dapat mengelola ekonomi Thailand atau mengelola negara di bawah kondisi-kondisi yang diusulkan [dalam rancangan konstitusi itu]," katanya.
Pemerintahan junta, yang dikenal dengan nama Dewan Nasional untuk Perdamaian dan Ketertiban, mengaku menginginkan Thailand kembali pada pemerintahan yang demokratis. Namun, junta mengaku ingin memastikan bahwa para politisi memprioritaskan kepentingan rakyat.
Berdasarkan konstitusi yang diusulkan, Senat yang dipilih oleh junta akan memberikan sejumlah kursi kepada para komandan militer untuk memastikan kinerja pejabat negara yang terpilih melalui pemilu.
Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha menegaskan bahwa jika referendum pekan ini menunjukkan bahwa rakyat Thailand menolak rancangan konstitusi tersebut, ia akan mengusulkan rancangan konstitusi lainnya.
Pada Kamis, sekitar 3.000 siswa, pegawai negeri dan kadet militer berkumpul di pusat kota Bangkok mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam referendum.
Pemerintah Thailand selama ini melarang warga mengkritik rancangan konsitusi ini. Puluhan aktivis ditahan karena dinilai meluncurkan kritik provokatif.
Sekitar 50 juta warga Thailand berhak untuk berpartisipasi dalam referendum. Komisi pemilihan umum Thailand memperkirakan setidaknya 80 persen pemilih akan menggunakan hak suara mereka. (ama)
Rakyat Thailand akan memutuskan apakah menolak atau menerima rancangan konstitusi ini melalui referendum yang akan digelar pada Minggu (4/7) mendatang. Referendum ini dinilai akan menjadi ujian opini publik terbesar sejak militer melengserkan pemerintahan demokratis melalui kudeta pada Mei 2014.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Para perancang menciptakan sebuah konstitusi untuk 'kelangsungan' kekuasaan absolut pelaku kudeta, hingga setelah konstitusi baru diproklamasikan," kata Thaksin, menjabarkan pandangannya soal referendum tersebut, Kamis (4/8).
Dewan militer yang kini berkuasa menyatakan bahwa RUU tersebut akan membuka jalan bagi pemilihan umum tahun 2017. Pemerintahan junta juga menjanjikan politik yang bersih, yang akan mengakhiri satu dekade kekacauan politik di Thailand.
Thaksin, mantan konglomerat telekomunikasi yang memenangkan loyalitas para pemilih miskin dengan kebijakannya populis, digulingkan dalam kudeta tahun 2006. Ia kini tinggal di pengasingan untuk menghindari hukuman korupsi yang disebut bermotif politik.
Dua partai politik terbesar di Thailand, salah satunyasetia kepada Thaksin, menentang rancangan konstitusi itu karena menilai RUU tersebut didesain untuk militer dapat mengawasi politik Thailand.
Thaksin menyatakan bahwa rancangan konstitusi itu akan memberi banyak kekuasaan kepada lembaga negara yang ditunjuk sebagai pengawas pemerintah. Dengan demikian, kata Thaksin, pemerintah demokratis yang dipilih lewat pemilu praktis tidak akan dapat memerintah Thailand secara penuh.
"Saya memprediksi bahwa, bahkan jika pemerintahan yang baru mendapat dukungan yang sempurna dari rezim saat ini, [pemerintahan itu] tidak akan mungkin dapat mengelola ekonomi Thailand atau mengelola negara di bawah kondisi-kondisi yang diusulkan [dalam rancangan konstitusi itu]," katanya.
Pemerintahan junta, yang dikenal dengan nama Dewan Nasional untuk Perdamaian dan Ketertiban, mengaku menginginkan Thailand kembali pada pemerintahan yang demokratis. Namun, junta mengaku ingin memastikan bahwa para politisi memprioritaskan kepentingan rakyat.
Berdasarkan konstitusi yang diusulkan, Senat yang dipilih oleh junta akan memberikan sejumlah kursi kepada para komandan militer untuk memastikan kinerja pejabat negara yang terpilih melalui pemilu.
Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha menegaskan bahwa jika referendum pekan ini menunjukkan bahwa rakyat Thailand menolak rancangan konstitusi tersebut, ia akan mengusulkan rancangan konstitusi lainnya.
Pada Kamis, sekitar 3.000 siswa, pegawai negeri dan kadet militer berkumpul di pusat kota Bangkok mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam referendum.
Pemerintah Thailand selama ini melarang warga mengkritik rancangan konsitusi ini. Puluhan aktivis ditahan karena dinilai meluncurkan kritik provokatif.
Sekitar 50 juta warga Thailand berhak untuk berpartisipasi dalam referendum. Komisi pemilihan umum Thailand memperkirakan setidaknya 80 persen pemilih akan menggunakan hak suara mereka. (ama)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK