Hasil Awal Referendum Thailand Akan Diumumkan Malam Ini
Reuters | CNN Indonesia
Minggu, 07 Agu 2016 15:17 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Warga Thailand melakukan referendum pada Minggu (7/8). Referendum ini akan memutuskan apakah rakyat Thailand menyetujui konstitusi baru yang diusulkan oleh pemerintah junta militer atau tidak. Hasil awal referendum dijadwalkan akan diketahui pada Minggu malam pukul 20.00 waktu setempat.
Sebelum referendum, Reuters melaporkan bahwa jajak pendapat menunjukkan bahwa mayoritas warga Thailand lebih banyak memilih menerima rancangan undang-undang oleh militer ini.
Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha yang melakukan kudeta pada Mei 2014, mengatakan bahwa ia tak akan mengundurkan diri jika rakyat Thailand menolak konstitusi tersebut. Ia juga menekankan bahwa apa pun hasil referendum, Thailand akan tetap melangsungkan pemilu pada 2017.
Lihat juga: Konstitusi Rancangan Militer dalam Referendum Thailand
Ketika berada di lokasi pemungutan suara pada Minggu pagi, Prayuth menyerukan agar warga Thailand menggunakan hak pilih mereka.
Sementara itu, sekitar 200 ribu polisi diturunkan untuk mengamankan pemilu.
Dalam wawancara dengan Reuters, dua jenderal senior Thailand mengungkapkan bahwa konstitusi baru merupakan bagian dari restrukturisasi politik yang mendasar dan menjamin peran permanen militer dalam pemerintahan Thailand.
Di bawah rancangan konstitusi yang diusulkan, pemerintahan yang terpilih melalui pemilu secara hukum diwajibkan mengikuti rencana pembangunan nasional selama 20 tahun ditetapkan oleh militer.
Juru bicara pemerintah Thailand Mayor Jenderal Weerachon Sukondhapatipak menilai kebijakan semacam itu lebih baik untuk pemerintah selanjutnya ketimbang menjalankan kebijakan populis yang akan berdasarkan kepada kepentingan partai pemenang pemilu.
Di sebuah lokasi pemungutan suara di Kota Khon Kaen, sekitar 50 pemilih mengantre di luar gedung balai kota yang baru dibangun kembali setelah dibakar saat kerusuhan politik pada 2010.
[Gambas:Video CNN]
“Saya ingin negara ini lebih baik,” kata Thongyoon Khaenkhaomeng, seorang petani. Ia mendukung usulan konstitusi baru karena ingin melihat perpecahan di Thailand berakhir.
Seorang warga lain, Decha Shangkamanee yang bekerja sebagai seorang buruh, mengatakan ia memilih menolak rancangan konstitusi militer karena tak menyukai pemerintahan junta. Namun ia mengatakan bahwa referendum ini tak akan membuat banyak perubahan.
“Saya tahu bahwa tidak ada yang betul-betul berubah dengan cara negara ini dijalankan hari ini,” ujarnya.
Sabtu kemarin, dua mahasiswa di Provinsi Chaiyaphum ditangkap karema membagi-bagikan pamflet berisi seruan untuk menilak rancangan konstitusi militer. Pemerintahan junta memang memberlakukan larangan kampanye apa pun terkait referendum.
Pada Jumat, Amnesty International mengatakan bahwa junta menciptakan iklim mencekam menjelang referendum. (stu)
Sebelum referendum, Reuters melaporkan bahwa jajak pendapat menunjukkan bahwa mayoritas warga Thailand lebih banyak memilih menerima rancangan undang-undang oleh militer ini.
Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha yang melakukan kudeta pada Mei 2014, mengatakan bahwa ia tak akan mengundurkan diri jika rakyat Thailand menolak konstitusi tersebut. Ia juga menekankan bahwa apa pun hasil referendum, Thailand akan tetap melangsungkan pemilu pada 2017.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ketika berada di lokasi pemungutan suara pada Minggu pagi, Prayuth menyerukan agar warga Thailand menggunakan hak pilih mereka.
Sementara itu, sekitar 200 ribu polisi diturunkan untuk mengamankan pemilu.
Dalam wawancara dengan Reuters, dua jenderal senior Thailand mengungkapkan bahwa konstitusi baru merupakan bagian dari restrukturisasi politik yang mendasar dan menjamin peran permanen militer dalam pemerintahan Thailand.
Di bawah rancangan konstitusi yang diusulkan, pemerintahan yang terpilih melalui pemilu secara hukum diwajibkan mengikuti rencana pembangunan nasional selama 20 tahun ditetapkan oleh militer.
Juru bicara pemerintah Thailand Mayor Jenderal Weerachon Sukondhapatipak menilai kebijakan semacam itu lebih baik untuk pemerintah selanjutnya ketimbang menjalankan kebijakan populis yang akan berdasarkan kepada kepentingan partai pemenang pemilu.
Di sebuah lokasi pemungutan suara di Kota Khon Kaen, sekitar 50 pemilih mengantre di luar gedung balai kota yang baru dibangun kembali setelah dibakar saat kerusuhan politik pada 2010.
[Gambas:Video CNN]
“Saya ingin negara ini lebih baik,” kata Thongyoon Khaenkhaomeng, seorang petani. Ia mendukung usulan konstitusi baru karena ingin melihat perpecahan di Thailand berakhir.
Seorang warga lain, Decha Shangkamanee yang bekerja sebagai seorang buruh, mengatakan ia memilih menolak rancangan konstitusi militer karena tak menyukai pemerintahan junta. Namun ia mengatakan bahwa referendum ini tak akan membuat banyak perubahan.
“Saya tahu bahwa tidak ada yang betul-betul berubah dengan cara negara ini dijalankan hari ini,” ujarnya.
Sabtu kemarin, dua mahasiswa di Provinsi Chaiyaphum ditangkap karema membagi-bagikan pamflet berisi seruan untuk menilak rancangan konstitusi militer. Pemerintahan junta memang memberlakukan larangan kampanye apa pun terkait referendum.
Pada Jumat, Amnesty International mengatakan bahwa junta menciptakan iklim mencekam menjelang referendum. (stu)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK