Warga Myanmar Tolak Campur Tangan Asing dalam Kasus Rohingya

Denny Armandhanu/Reuters | CNN Indonesia
Selasa, 06 Sep 2016 14:23 WIB
Aung San Suu Kyi membentuk komisi penasihat untuk mencari solusi kekerasan terhadap Rohingya di Rakhine, yang diketuai oleh mantan Sekjen PBB Kofi Annan.
Mantan Sekjen PBB Kofi Annan ditunjuk menjadi salah satu anggota komisi penasihat kasus Rohingya di Myanmar. (AFP PHOTO / ROMEO GACAD)
Jakarta, CNN Indonesia -- Ratusan warga Myanmar di negara bagian Rakhine menggelar aksi protes atas pembentukan komisi penasihat yang dipimpin mantan Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan untuk kasus kekerasan terhadap Rohingya. Mereka mengecam campur tangan asing dalam kasus tersebut.

Diberitakan Reuters, aksi ini diikuti oleh warga lokal dan para biksu di bagian barat laut Rakhine pada Selasa (6/9) saat Annan berkunjung ke wilayah itu. Pembentukan komisi penasihat ini atas inisiatif Aung San Suu Kyi yang mendapat tekanan internasional soal perlakuan buruk dan pelanggaran HAM terhadap etnis Muslim Rohingya.

Para demonstran membuntuti iring-iringan Kofi Annan hingga ke kota. Annan rencananya akan menyampaikan pidato dan bertemu dengan perwakilan Rohingya dan Buddha Rakhine selama kunjungan dua hari di ibu kota Sittwe.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut demonstran, Annan adalah orang asing yang dianggap tidak tepat menangani masalah ini. Kehadiran Annan dianggap bentuk campur tangan asing. Dua dari sembilan anggota komisi penasihat untuk urusan Rohingya memang warga Rakhine, namun itu dirasa tidak cukup karena kepentingan asing dianggap lebih kuat.

"Saya tidak ingin melihat orang asing ada dalam komisi ini. Saya ingin melihat komisi yang berisi rakyat Rakhine," kata Kyaw Zin Wai, salah seorang demonstran.

Lebih dari 100 orang tewas dan beberapa permukiman dibakar saat bentrok antara masyarakat Buddha Rakhine dan Rohingya terjadi 2012 lalu. Sedikitnya 125 ribu orang kehilangan tempat tinggal.

Etnis Rohingya tidak diakui keberadaannya oleh Myanmar kendati telah tinggal di negara itu selama beberapa generasi. Tidak memiliki kewarganegaraan, mereka dilabeli PBB sebagai "etnis paling tertindas" di dunia.

Annan mengatakan kepada Suu Kyi dan anggota komisi penasihat lainnya di Yangon pada Senin (5/9) bahwa dia akan mendengarkan kedua belah pihak yang bertikai dan tidak akan memihak.

"Dialog akan menjadi fokus utama," kata Annan. (ama)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER