Didera Protes Massal, Zimbabwe Batal Pangkas Ribuan PNS

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Zimbabwe membatalkan rencana pemecatan ribuan lapangan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil dan pemotongan upah. Pembatalan ini diputuskan hanya enam hari setelah pemerintah mengumumkan rencana tersebut, karena negara kesulitan membayar gaji dan tunjangan mereka.

Rencana pemangkasan ribuan pekerjaan dan bonus bagi PNS ini pertama kali diumumkan pada Kamis pekan lalu oleh Menteri Keuangan, Patrick Chinamasa. Ia menilai pemangkasan ini perlu dilakukan untuk menekan pengeluaran negara dan mengurangi defisit anggaran yang semakin membengkak.

Pilihan Redaksi Presiden Zimbabwe di PBB: Kami Bukan Gay Tak Ingin Mundur, Presiden Zimbabwe Mau Hidup 100 Tahun Cegah Perburuan Liar, Zimbabwe Akan Potong Cula 700 Badak Pemuda Zimbabwe Turun ke Jalan Tuntut Presiden Mugabe Mundur

Namun, enam hari kemudian pada Rabu (14/9), Menteri Informasi, Christopher Mushohwe menyatakan bahwa jajaran pemerintah telah menolak usulan pemotongan tersebut, yang juga menyertakan rencana pemangkasan anggaran pembelian jagung lokal.

"Presiden dan kabinet ingin memastikan PNS, petani, dan masyarakat luas bahwa langkah-langka pemotongan itu tidak menguntungkan masyarakat," ucap Mushohwe, dikutip dari Reuters.

"Setelah diskusi panjang dan seksama, rencana pemotongan upah PNS itu ditolak," ujarnya,

Pernyataan kedua menteri itu membuat masyarakat Zimbabwe semakin mempertanyakan apa rencana selanjutnya dari pemerintah untuk mengatasi krisis ekonomi parah yang memicu semakin meningkatnya pemrotes dan kekhawatiran warga.

Pemotongan upah PNS merupakan langkah utama dalam strategi reformasi untuk memperbaiki kondisi keuangan yang diusulkan Chinamasa, sembari dia mencari pendanaan baru dari lembaga pemberi pinjaman. Anggaran upah PNS di Zimbabwe menghabiskan 97 persen dari total pendapatan nasional Afrika Selatan bulan Januari hingga Juni.

Serikat layanan pekerja publik, Apex Council, menggelar pertemuan pada Rabu dan menyambut baik usulan Chinamasa tersebut, namun dengan syarat keputusan pemotongan anggaran PNS dikomunikasikan secara resmi saat pertemuan serikat dengan pemerintah Zimbabwe pada Jum'at (16/9).

"Apex Council menilai semua menteri bertanggung jawab secara kolektif untuk semua keputusan yang tidak sensitif, memiskinkan dan sepihak yang dilakukan Kementrian Keuangan," kata Dewan Apex Council, Cecilia Alexander, dalam sebuah pernyataan.

Kemarahan warga Zimbabwe akibat kesulitan ekonomi mendorong warga untuk turun ke jalan. Warga geram karena pendapatan menurun, tidak mampu membayar kebutuhan hidup seperti air dan listik, dan tingkat pengangguran yang kini berada di atas 80 persen. Bentrokan antara demonstran dan polisi di jalan-jalan Harare, Ibu kota Zimbabwe, tak terhindarkan.

Partai oposisi berencana mengabaikan larangan berdemo yang dikeluarkan kepolisian. Mereka akan tetap melakukan aksi menentang rezim Presiden Mugabe, 92, yang telah menjabat sejak Zimbabwe merdeka pada 1980.

Zimbabwe kesulitan membayar upah PNS secara tepat waktu. Sudah tiga bulan belakangan, pemerintah hanya mampu membayar bonus yang diterima PNS untuk tahun 2015.

Pemerintah hingga hari ini belum mengumumkan tanggal gajian untuk para tentara, yang biasanya mereka peroleh tanggal 14 setiap bulannya. Tentara mengatakan pada Reuters, mereka belum menerima gaji pada Rabu kemarin.