Berbicara di Washington dalam kunjungan pertamanya ke AS sebagai orang terkuat di pemerintah Myanmar, Kamis (15/9), Suu Kyi mengatakan pertumbuhan ekonomi yang didorong investasi asing diperlukan demi meningkatkan taraf hidup, yang akan berimbas pada persepsi masyarakat soal unggulnya demokrasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Myanmar yang juga dikenal dengan Burma dijatuhi sanksi AS sejak tahun 1997 akibat pelanggaran HAM dalam kepemimpinan junta militer.
Partai Suu Kyi Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) menang pemilu nasional pertama dalam 25 tahun pada November lalu. Namun Suu Kyi tidak bisa menjadi presiden karena terhalang undang-undang peninggalan junta.
Suu Kyi menobatkan diri sebagai penasihat presiden dan menteri luar negeri. Perannya yang sangat kuat dalam pemerintahan Myanmar membuat dia menjadi pemimpin bayangan.
Dalam pertemuan pertamanya sejak Suu Kyi bertugas di pemerintahan, Obama menjanjikan pencabutan sanksi Myanmar. Keputusan Obama ini dikecam oleh kelompok HAM karena Myanmar dinilai masih melakukan diskriminasi, terutama terhadap warga Rohingya.
Jika sanksi dicabut, pengusaha di AS bisa bekerja sama dengan individu atau perusahaan di Myanmar yang sebelumnya dilarang.
"Dalam beberapa hal itu berisiko, secara politik dan ekonomi, karena ada beberapa orang yang meyakini belum waktunya sanksi dicabut, tapi in saatnya bagi rakyat kami bergantung pada diri sndiri, untuk maju dengan bantuan para sahabat," kata Suu Kyi soal rencana Obama tersebut.
(stu)