Bertemu Suu Kyi, Obama Janji Cabut Sanksi Myanmar
Denny Armandhanu/AFP | CNN Indonesia
Kamis, 15 Sep 2016 07:10 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Amerika Serikat Barack Obama saat bertemu Aung San Suu Kyi di Gedung Putih mengumumkan rencana pencabutan sanksi terhadap Myanmar. Namun rencana Obama ini dikritik oleh para pegiat hak asasi manusia.
Dalam kunjungan pertama Suu Kyi ke AS sejak kemenangannya dalam pemilu tahun lalu, Obama mengumumkan langkah-langkah yang akan mengakhiri isolasi Myanmar, negara yang sebelumnya dipimpin junta militer selama puluhan tahun.
"Amerika Serikat tengah mempersiapkan pencabutan sanksi yang diterapkan kepada Burma sejak lama," kata Obama dikutip AFP, menyebut nama lain Myanmar, Rabu (14/9). "Ini adalah hal yang tepat demi memastikan rakyat Burma melihat ganjaran dari cara baru berbisnis."
Sebelumnya dalam suratnya ke Kongres, Obama mengatakan akan kembali menerapkan pembebasan tarif bea AS bagi negara-negara miskin termasuk Myanmar. Kebijakan ini dihentikan bagi Myanmar sejak dua dekade lalu akibat pelanggaran HAM pemerintahan militer.
Suu Kyi menyambut baik keputusan Obama tersebut. Hubungan AS dengan Myanmar tengah mengalami perbaikan setelah pemerintah junta mundur dan partai Suu Kyi memenangkan pemilu, membuka babak baru demokratisasi Burma.
"Waktunya telah tiba untuk menghapus seluruh sanksi yang merugikan perekonomian kami," kata Suu Kyi, dikutip Reuters.
Walau memenangkan pemilu, Suu Kyi tidak bisa menjadi presiden karena terhalang peraturan pemerintah peninggalan junta. Namun Suu Kyi disebut pemimpin bayangan karena menjabat sebagai menteri luar negeri dan menunjuk dirinya sendiri penasihat pemerintah, setara dengan perdana menteri. Suu Kyi juga mendapat perlakuan bak pemimpin negara dalam kunjungannya ke Washington.
Dikecam pegiat HAM
Pengumuman pencabutan sanksi Myanmar ini dikecam oleh berbagai organisasi HAM yang mengatakan langkah itu terlalu cepat, terutama karena pengaruh militer masih besar dan kejahatan kemanusiaan masih terjadi.
"Pencabutan sanksi dalam berbisnis dengan militer Burma dan perusahaan-perusahaan, kawan-kawan dan kroni mereka, bukan hal yang tepat. Itu hanya akan menguntungkan mereka, dan sebagian yang lain, dan yang pasti bukan rakyat Burma kebanyakan," kata John Sifton, wakil direkrur Human Rights Watch di Washington.
Sebanyak 46 organisasi non-pemerintahan juga telah mengirim surat kepada Obama pada Senin untuk memprotes keputusan pencabutan sanksi Myanmar. Menurut mereka, pelanggaran HAM masih terjadi, terutama terhadap etnis Muslim Rohingya.
"Pencabutan sanksi sebelum adanya perubahan bagi komunitas yang menderita akan merugikan masyarakat tertindas yang seharusnya layak mendapat perlindungan internasional," tulis surat tersebut.
Suu Kyi sebelumnya dikritik karena tidak bisa berbuat banyak bagi komunitas Muslim Rohingya yang tertindas di Rakhine.
Di bawah undang-undang kewarganegaraan Myanmar, Rohingya tidak diakui sebagai satu dari 135 masyarakat etnis sehingga otomatis tanpa kewarganegaraan dan dianggap pendatang ilegal dari Bangladesh. Ketiadaan status ini membuat kehidupan mereka sulit dan jadi sasaran diskriminasi serta kekerasan. (den)
Dalam kunjungan pertama Suu Kyi ke AS sejak kemenangannya dalam pemilu tahun lalu, Obama mengumumkan langkah-langkah yang akan mengakhiri isolasi Myanmar, negara yang sebelumnya dipimpin junta militer selama puluhan tahun.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Suu Kyi menyambut baik keputusan Obama tersebut. Hubungan AS dengan Myanmar tengah mengalami perbaikan setelah pemerintah junta mundur dan partai Suu Kyi memenangkan pemilu, membuka babak baru demokratisasi Burma.
"Waktunya telah tiba untuk menghapus seluruh sanksi yang merugikan perekonomian kami," kata Suu Kyi, dikutip Reuters.
Walau memenangkan pemilu, Suu Kyi tidak bisa menjadi presiden karena terhalang peraturan pemerintah peninggalan junta. Namun Suu Kyi disebut pemimpin bayangan karena menjabat sebagai menteri luar negeri dan menunjuk dirinya sendiri penasihat pemerintah, setara dengan perdana menteri. Suu Kyi juga mendapat perlakuan bak pemimpin negara dalam kunjungannya ke Washington.
Dikecam pegiat HAM
Pengumuman pencabutan sanksi Myanmar ini dikecam oleh berbagai organisasi HAM yang mengatakan langkah itu terlalu cepat, terutama karena pengaruh militer masih besar dan kejahatan kemanusiaan masih terjadi.
"Pencabutan sanksi dalam berbisnis dengan militer Burma dan perusahaan-perusahaan, kawan-kawan dan kroni mereka, bukan hal yang tepat. Itu hanya akan menguntungkan mereka, dan sebagian yang lain, dan yang pasti bukan rakyat Burma kebanyakan," kata John Sifton, wakil direkrur Human Rights Watch di Washington.
Sebanyak 46 organisasi non-pemerintahan juga telah mengirim surat kepada Obama pada Senin untuk memprotes keputusan pencabutan sanksi Myanmar. Menurut mereka, pelanggaran HAM masih terjadi, terutama terhadap etnis Muslim Rohingya.
"Pencabutan sanksi sebelum adanya perubahan bagi komunitas yang menderita akan merugikan masyarakat tertindas yang seharusnya layak mendapat perlindungan internasional," tulis surat tersebut.
Suu Kyi sebelumnya dikritik karena tidak bisa berbuat banyak bagi komunitas Muslim Rohingya yang tertindas di Rakhine.
Di bawah undang-undang kewarganegaraan Myanmar, Rohingya tidak diakui sebagai satu dari 135 masyarakat etnis sehingga otomatis tanpa kewarganegaraan dan dianggap pendatang ilegal dari Bangladesh. Ketiadaan status ini membuat kehidupan mereka sulit dan jadi sasaran diskriminasi serta kekerasan. (den)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK