Thailand Desak Operator Blokir Konten yang Hina Kerajaan
Riva Dessthania Suastha/Reuters | CNN Indonesia
Senin, 17 Okt 2016 12:56 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Otoritas Penyiaran Thailand, Komisi Telekomunikasi dan Penyiaran Nasional (NBTC) meminta operator telekomunikasi seluler di negaranya untuk memonitor konten dan memblokir materi yang dinilai "tidak pantas mengenai kerajaan."
Instruksi ini dilakukan seiring dengan peningkatan pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap materi-materi sensitif yang tersebar di internet dan dinilai menghina keluarga kerajaan.
Seperti diberitakan Reuters pada Senin (16/10), NBTC pada akhir pekan lalu meminta operator penyedia layanan internet di Thailand untuk memonitor konten dan blokir materi-materi yang "tidak pantas" tersebut.
Operator juga diminta untuk menginformasikan media sosial seperti Facebook, Twitter, Youtube, dan aplikasi pesan singkat lainnya untuk turut memblokir konten yang dinilai menyudutkan kerajaan.
Sekretaris Jenderal NBCT Takorn Tantasith memperingatkan jika konten "tidak pantas" tersebut masih beredar luas di internet dan para operator serta platform internet gagal memblokirnya, maka kegagalan itu akan dianggap sebagai bentuk tindakan kriminal.
Juru Bicara Menteri Teknologi Komunikasi dan dan Informasi Thailand Chatchai Khunpitiluck mengungkapkan bahwa terdapat beberapa konten telah melukai perasaan masyarakat yang sedang berduka atas kepergian raja Bhumibol Adulyadej.
"Banyak masyarakat Thailand yang sedang berkabung menjadi sensitif. Ketika mereka melihat konten ilegal yang menyinggung mereka. (Masyarakat) akan menjadi lebih tertekan," ujar Chatchai.
Namun, Chatchai menyatakan pemerintah masih menolak mempublikasikan sudah berapa banyak keluhan yang telah mereka terima terkait konten-konten "tidak pantas" tersebut.
"Kami harus membantu mereka meringankan rasa tak berdaya dengan meminta mereka (masyarakat) melaporkan konten-konten (tidak pantas) itu," ujar Chatchai menambahkan.
Operator Seluler Advanced Info Service Pcl (AIS), Total Access Communication Pcl dan True Move, turut memasang instruksi untuk melapokan konten yang dianggap menyinggung kerajaan pada laman Facebook mereka.
Operator tersebut mengumumkan masyarakat harus mengirim alamat URL atau gambar situs yang dinilai mengandung konten yang tidak pantas terkait kerajaan kepada Kementerian Teknologi dan Informasi Thailand dan NBTC.
Menurut Kepala Hubungan Masyarakat True Move Pimolpan Siriwongwan-ngam, instruksi ini disebarkan seiring dengan permintaan pemerintah untuk mengontrol dan mengawasi konten di internet.
"NBTC telah meminta seluruh operator seluler untuk menyebarkan instruksi kepada klien kami," tutur Pimolpan.
Raja Bhumibol meninggal pada Kamis (13/10), setelah 70 tahun berkuasa. Putra satu-satunya Bhumibol, yakni Putra Mahkota Maha Vajiralongkorn, menjadi penerus tahta menggantikan mendiang ayahnya sebagai Raja Thailand.
Thailand memang dikenal memiliki hukum yang ketat terkait pemberitaan monarki. Hukuman yang lebih berat terhadap penghinaan kerajaan diterapkan saat pemerintahan militer merebut kekuasaan pada 2014. (ama/den)
Instruksi ini dilakukan seiring dengan peningkatan pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap materi-materi sensitif yang tersebar di internet dan dinilai menghina keluarga kerajaan.
Seperti diberitakan Reuters pada Senin (16/10), NBTC pada akhir pekan lalu meminta operator penyedia layanan internet di Thailand untuk memonitor konten dan blokir materi-materi yang "tidak pantas" tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sekretaris Jenderal NBCT Takorn Tantasith memperingatkan jika konten "tidak pantas" tersebut masih beredar luas di internet dan para operator serta platform internet gagal memblokirnya, maka kegagalan itu akan dianggap sebagai bentuk tindakan kriminal.
Juru Bicara Menteri Teknologi Komunikasi dan dan Informasi Thailand Chatchai Khunpitiluck mengungkapkan bahwa terdapat beberapa konten telah melukai perasaan masyarakat yang sedang berduka atas kepergian raja Bhumibol Adulyadej.
"Banyak masyarakat Thailand yang sedang berkabung menjadi sensitif. Ketika mereka melihat konten ilegal yang menyinggung mereka. (Masyarakat) akan menjadi lebih tertekan," ujar Chatchai.
Namun, Chatchai menyatakan pemerintah masih menolak mempublikasikan sudah berapa banyak keluhan yang telah mereka terima terkait konten-konten "tidak pantas" tersebut.
"Kami harus membantu mereka meringankan rasa tak berdaya dengan meminta mereka (masyarakat) melaporkan konten-konten (tidak pantas) itu," ujar Chatchai menambahkan.
Operator Seluler Advanced Info Service Pcl (AIS), Total Access Communication Pcl dan True Move, turut memasang instruksi untuk melapokan konten yang dianggap menyinggung kerajaan pada laman Facebook mereka.
Operator tersebut mengumumkan masyarakat harus mengirim alamat URL atau gambar situs yang dinilai mengandung konten yang tidak pantas terkait kerajaan kepada Kementerian Teknologi dan Informasi Thailand dan NBTC.
Menurut Kepala Hubungan Masyarakat True Move Pimolpan Siriwongwan-ngam, instruksi ini disebarkan seiring dengan permintaan pemerintah untuk mengontrol dan mengawasi konten di internet.
"NBTC telah meminta seluruh operator seluler untuk menyebarkan instruksi kepada klien kami," tutur Pimolpan.
Raja Bhumibol meninggal pada Kamis (13/10), setelah 70 tahun berkuasa. Putra satu-satunya Bhumibol, yakni Putra Mahkota Maha Vajiralongkorn, menjadi penerus tahta menggantikan mendiang ayahnya sebagai Raja Thailand.
Thailand memang dikenal memiliki hukum yang ketat terkait pemberitaan monarki. Hukuman yang lebih berat terhadap penghinaan kerajaan diterapkan saat pemerintahan militer merebut kekuasaan pada 2014. (ama/den)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK