Dinilai Usang, Korut Desak Trump Ubah Kebijakan Denuklirisasi
Riva Dessthania Suastha | CNN Indonesia
Jumat, 11 Nov 2016 17:56 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Korea Utara menganggap upaya denuklirisasi yang selama ini didorong Amerika Serikat, khususnya pada Korut merupakan ilusi usang. Untuk itu, Korut memperingatkan Presiden terpilih AS, Donald Trump, untuk menerima Korut dan sejumlah negara lain sebagai "negara nuklir".
Melalui surat kabar Korut, Rodong Sinmun, pemerintah Korut mendesak Trump sebagai pemimpin baru AS untuk mengubah taktik dan kebijakan denuklirisasi yang selama ini ditekankan Washington pada Pyongyang.
Pasalnya, menurut Korut, upaya Washington membujuk Pyongyang untuk menyerahkan senjata nuklirnya, termasuk dengan penjatuhan sanksi, selama ini dinilai tidak berpengaruh dan justru berbalik mengancam keamanan nasional AS.
"Kebijakan pemerintahan Obama yang selama ini dilakukan (desakan denuklirisasi dan penjatuhan sanksi bagi Korut)... telah menempatkan AS dalam bahaya terbesar," bunyi kutipan editorial koran Rodong Sinmun, seperti dikutip AFP, Kamis (10/11).
Laporan itu menyebutkan bahwa segala kebijakan upaya denuklirisasi Korut yang diterapkan Presiden Barrack Obama selama ini semakin mempersulit pemerintahan AS menghadapi Korut sebagai "negara nuklir Juche", merujuk pada ideologi Korut untuk mempertahankan diri sendiri.
Laporan itu memang tidak menyebutkan nama Trump secara langsung, namun pernyataan Korut itu menyusul desakan agar AS mengubah strategi mereka terhadap Korut.
Direktur Badan Intelijen Nasional AS, James Clapper, bahkan sempat menyebutkan bahwa pelucutan senjata nuklir Korut merupakan sebuah usaha yang sia-sia.
"Pembuat kebijakan AS harus mencatat pernyataan Clapper itu. Harapan Washington untuk melucuti nuklir Korut hanya sebuah ilusi usang," tulis koran tersebut.
Di sisi lain, AS bersikukuh tidak mau menerima Korut sebagai negara nuklir. Di bawah pemerintahan Obama, Washington berhasil melakukan pembicaran bersyarat dengan Pyongyang yang disebut sebagai titik terang dari upaya denuklirisasi tersebut. Namun, pembicaraan itu hingga kini mandek.
Meskipun Trump belum menyatakan secara jelas rencananya terhadap Korut ketika menduduki Gedung Putih, taipan real-estate itu telah menunjukan bahwa dirinya akan terbuka untuk melakukan negosiasi dengan Kim Jong-un, pemimpin tertinggi Korut, mengenai ambisi nuklir Pyongyang.
"Jika dia (Kim Jong-un) datang, saya akan terima dia," ucap Trump saat kampanye dihadapan pendukungnya di Atlanta pada Juni lalu.
Korut telah mendapat sedikitnya lima paket sanksi dari PBB sejak uji coba senjata nuklirnya yang pertama kali pada 2006 lalu.
Sejak percobaan nuklir Korut untuk keempat kalinya pada Januari lalu, PBB telah mengadopsi sanksi baru dan terberat bagi Pyongyang, yang menargetkan pembatasan perbankan dan pelarangan perdagangan mineral Korut.
Dewan keamanan PBB saat ini tengah berdebat mengenai resolusi sanksi terbaru bagi Korut, setelah Pyongyang melakukan percobaan nuklir untuk kelima kalinya pada September lalu.
Menurut Diplomat DK PBB, negosiasi sanksi baru bagi Korut itu terfokus pada tekanan dan penutupan celah bagi industri teknologi nuklir dan rudal balistik Korut. (ama)
Melalui surat kabar Korut, Rodong Sinmun, pemerintah Korut mendesak Trump sebagai pemimpin baru AS untuk mengubah taktik dan kebijakan denuklirisasi yang selama ini ditekankan Washington pada Pyongyang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Laporan itu menyebutkan bahwa segala kebijakan upaya denuklirisasi Korut yang diterapkan Presiden Barrack Obama selama ini semakin mempersulit pemerintahan AS menghadapi Korut sebagai "negara nuklir Juche", merujuk pada ideologi Korut untuk mempertahankan diri sendiri.
Laporan itu memang tidak menyebutkan nama Trump secara langsung, namun pernyataan Korut itu menyusul desakan agar AS mengubah strategi mereka terhadap Korut.
Direktur Badan Intelijen Nasional AS, James Clapper, bahkan sempat menyebutkan bahwa pelucutan senjata nuklir Korut merupakan sebuah usaha yang sia-sia.
"Pembuat kebijakan AS harus mencatat pernyataan Clapper itu. Harapan Washington untuk melucuti nuklir Korut hanya sebuah ilusi usang," tulis koran tersebut.
Di sisi lain, AS bersikukuh tidak mau menerima Korut sebagai negara nuklir. Di bawah pemerintahan Obama, Washington berhasil melakukan pembicaran bersyarat dengan Pyongyang yang disebut sebagai titik terang dari upaya denuklirisasi tersebut. Namun, pembicaraan itu hingga kini mandek.
Meskipun Trump belum menyatakan secara jelas rencananya terhadap Korut ketika menduduki Gedung Putih, taipan real-estate itu telah menunjukan bahwa dirinya akan terbuka untuk melakukan negosiasi dengan Kim Jong-un, pemimpin tertinggi Korut, mengenai ambisi nuklir Pyongyang.
"Jika dia (Kim Jong-un) datang, saya akan terima dia," ucap Trump saat kampanye dihadapan pendukungnya di Atlanta pada Juni lalu.
Korut telah mendapat sedikitnya lima paket sanksi dari PBB sejak uji coba senjata nuklirnya yang pertama kali pada 2006 lalu.
Sejak percobaan nuklir Korut untuk keempat kalinya pada Januari lalu, PBB telah mengadopsi sanksi baru dan terberat bagi Pyongyang, yang menargetkan pembatasan perbankan dan pelarangan perdagangan mineral Korut.
Dewan keamanan PBB saat ini tengah berdebat mengenai resolusi sanksi terbaru bagi Korut, setelah Pyongyang melakukan percobaan nuklir untuk kelima kalinya pada September lalu.
Menurut Diplomat DK PBB, negosiasi sanksi baru bagi Korut itu terfokus pada tekanan dan penutupan celah bagi industri teknologi nuklir dan rudal balistik Korut. (ama)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK