Houthi Siap Hentikan Perang, Bentuk Pemerintahan Bersatu
Riva Dessthania Suastha | CNN Indonesia
Kamis, 17 Nov 2016 15:30 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Kelompok Houthi menegaskan siap menghentikan pertempuran dan berdamai dengan pemerintah Yaman pada Rabu (16/11), setelah sejak awal 2015 kelompok pemberontak itu kerap meluncurkan berbagai serangan yang ditujukan untuk menggulingkan Presiden Yaman Abd-Rabbu Mansour Hadi.
"Ansarullah (sebutan Houthi) selalu dan akan tetap pada posisi ingin menghentikan perang dan membangun kesatuan antar seluruh komponen politik dalam pemerintahan Yaman," ucap salah satu anggota dewan kelompok Houthi, Mohammed al-Bukhaiti seperti dikutip Reuters.
Langkah berdamai ini muncul setelah kelompok pemberontak itu menyepakati kesepakatan yang dibentuk Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry mengenai rencana gencatan senjata yang akan mulai diterapkan pada Kamis (17/11),
Bukhaiti mengklaim Arab Saudi, sebagai salah satu pihak yang terlibat dalam perang internal Yaman, juga telah sepakat mengakhiri keterlibatannya dalam konflik di Yaman, walaupun, sejauh ini belum ada konfirmasi resmi dari pihak Riyadh.
"Yang terbaru adalah posisi Saudi, sebagai salah satu pihak yang berkonflik, telah setuju pada prinsipnya untuk mengakhiri perang," ungkap Bukhaiti.
Saudi terlibat dalam konflik Yaman sejak Maret 2015 lalu untuk mendukung pemerintah Hadi dari serangan pemberontak Houthi, yang juga mendapat dukungan dari Iran. Perang internal ini telah menyebabkan setidaknya 10 ribu orang tewas dan 3 juta lainnya mengungsi.
Pada Selasa (15/11) lalu, John Kerry menyebutkan kelompok Houthi dan koalisi Saudi telah sepakat untuk memulai gencatan senjata pada Kamis pekan ini. Namun, pemerintah Hadi segera menolak langkah tersebut dengan membantah telah menyepakati rencana gencatan senjata itu.
Berdasarkan dokumen rencana perdamaian PBB yang didapat Reuters pada Oktober lalu, rekonsiliasi perdamaian PBB menyarankan Hadi untuk mundur dari pemerintahan.
Menteri Luar negeri Yaman Abdel-Malek al-Mekhlafi mengatakan, pemerintah Yaman tidak tertarik untuk mengikuti rencana itu. Sejauh ini, rencana Kerry tersebut belum dikordinasikan dalam kepemerintahan internal Yaman.
"Pemerintah AS saat ini terlihat tidak mampu memberikan jaminan apapun kepada pihak manapun. Pernyataan yang Kerry katakan itu hanyalah omong kosong di depan media," kata Mekhlafi kepada Al-Jazeera.
Pemerintah Hadi menyebut Houthi telah secara ilegal merebut kekuasaannya dalam upaya kudeta yang didukung oleh pemerintah Iran. Hadi juga menuntut kelompok itu untuk segera menyerahkan diri dan senjata mereka sebelum penyelesaian politik dimulai.
Selama ini, Houthi mendasari pemberontakan dan aksi penyerangan untuk merebut kekuasaan pemerintah yang dianggap korupsi. Selain itu, serangan Houthi selama ini juga dilakukan guna menyingkirkan kelompok militan yang telah memperluas pengaruhnya di Yaman selama kepemimpinan Hadi.
Kelompok Houthi, yang didukung Iran dan pendukung mantan presiden Ali Abdullah Saleh, memang menargetkan sejumlah kota perbatasan Saudi, sejak negara kerajaan itu memimpin koalisi serangan udara di Yaman pada Maret 2015 untuk mendukung Presiden Rabbu Mansour Hadi menghadapi pemberontakan.
Kelompok bersenjata Syiah ini masih menguasai sebagian besar wilayah utara Yaman, termasuk ibu kota Sanaa.
(ama)
"Ansarullah (sebutan Houthi) selalu dan akan tetap pada posisi ingin menghentikan perang dan membangun kesatuan antar seluruh komponen politik dalam pemerintahan Yaman," ucap salah satu anggota dewan kelompok Houthi, Mohammed al-Bukhaiti seperti dikutip Reuters.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Yang terbaru adalah posisi Saudi, sebagai salah satu pihak yang berkonflik, telah setuju pada prinsipnya untuk mengakhiri perang," ungkap Bukhaiti.
Saudi terlibat dalam konflik Yaman sejak Maret 2015 lalu untuk mendukung pemerintah Hadi dari serangan pemberontak Houthi, yang juga mendapat dukungan dari Iran. Perang internal ini telah menyebabkan setidaknya 10 ribu orang tewas dan 3 juta lainnya mengungsi.
Pada Selasa (15/11) lalu, John Kerry menyebutkan kelompok Houthi dan koalisi Saudi telah sepakat untuk memulai gencatan senjata pada Kamis pekan ini. Namun, pemerintah Hadi segera menolak langkah tersebut dengan membantah telah menyepakati rencana gencatan senjata itu.
Berdasarkan dokumen rencana perdamaian PBB yang didapat Reuters pada Oktober lalu, rekonsiliasi perdamaian PBB menyarankan Hadi untuk mundur dari pemerintahan.
Menteri Luar negeri Yaman Abdel-Malek al-Mekhlafi mengatakan, pemerintah Yaman tidak tertarik untuk mengikuti rencana itu. Sejauh ini, rencana Kerry tersebut belum dikordinasikan dalam kepemerintahan internal Yaman.
"Pemerintah AS saat ini terlihat tidak mampu memberikan jaminan apapun kepada pihak manapun. Pernyataan yang Kerry katakan itu hanyalah omong kosong di depan media," kata Mekhlafi kepada Al-Jazeera.
Pemerintah Hadi menyebut Houthi telah secara ilegal merebut kekuasaannya dalam upaya kudeta yang didukung oleh pemerintah Iran. Hadi juga menuntut kelompok itu untuk segera menyerahkan diri dan senjata mereka sebelum penyelesaian politik dimulai.
Selama ini, Houthi mendasari pemberontakan dan aksi penyerangan untuk merebut kekuasaan pemerintah yang dianggap korupsi. Selain itu, serangan Houthi selama ini juga dilakukan guna menyingkirkan kelompok militan yang telah memperluas pengaruhnya di Yaman selama kepemimpinan Hadi.
Kelompok Houthi, yang didukung Iran dan pendukung mantan presiden Ali Abdullah Saleh, memang menargetkan sejumlah kota perbatasan Saudi, sejak negara kerajaan itu memimpin koalisi serangan udara di Yaman pada Maret 2015 untuk mendukung Presiden Rabbu Mansour Hadi menghadapi pemberontakan.
Kelompok bersenjata Syiah ini masih menguasai sebagian besar wilayah utara Yaman, termasuk ibu kota Sanaa.
(ama)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK