Ban Ki-moon: Donald Trump Harus Perhatikan Isu Kemanusiaan

Riva Dessthania Suastha | CNN Indonesia
Minggu, 20 Nov 2016 06:26 WIB
Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki-moon, menyebutkan presiden AS terpilih, Donald Trump, harus mampu memperhatikan isu kemanusiaan.
Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki-moon, menyebutkan presiden AS terpilih, Donald Trump, harus mampu memperhatikan isu kemanusiaan (Reuters/Dinuka Liyanawatte)
Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Jenderal PBB yang sebentar lagi lengser, Ban Ki-moon, menyebutkan presiden Amerika Serikat terpilih, Donald Trump, harus mampu mempertahankan kepemimpinan global AS sebagai salah satu negara besar dalam kerja sama internasional, khususnya dalam urusan kemanusiaan.

Berbicara kepada CNNdi sela-sela konferensi perubahan iklim atau COP22 di Marrakech, Maroko, Ban mendesak Trump untuk bisa tetap mempertahankan komitmen AS selama ini dalam urusan kemanusiaan dengan mengambil keputusan yang bijaksana dalam menanggapi situasi global.

"Saya harap presiden terpilih Donald Trump akan benar-benar melihat kenyataan, akan berkonsultasi dengan penasihat seniornya dan para pemimpin dunia lainnya dengan mengambil keputusan bijaksana dalam urusan internasional," ungkap Ban pada Jumat (18/11).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya mengandalkan kepemimpinan dan keterlibatan AS dalam membuat dunia ini menjadi lebih baik untuk semua," kata Ban menambahkan.

Di tengah perhelatan yang ditujukan untuk memperkuat kontribusi negara-negara akan pengurangan emisi karbon dan gas rumah kaca dunia dalam menghadapi perubahan iklim, banyak delegasi-delegasi peserta COP22 yang terdiri dari perwakilan pemerintah negara anggota, pengusaha, dan pemangku kepentingan lainnya khawatir mengenai komitmen AS dalam Perjanjian Paris di tangan Trump.

Para peserta COP22 mengaku khawatir terkait kemungkinan AS menarik diri dari Perjanjian Paris, yang menjadi dasar dari Kerangka Konvensi PBB dalam Perubahan Iklim (UNFCCC). Perjanjian Paris berisikan komitmen negara anggota yang telah meratifikasi untuk berkontribusi secara konkrit dalam upaya mitigasi dan adaptasi pengurangan gas rumah kaca dan emisi karbon dunia yang akan dimulai pada 2020 mendatang.

Pasalnya, selama ini, Donald Trump menganggap sekptis terkait isu perubahan iklim dengan menyebutkan pemanasan global adalah sebuah konsep tipuan belaka.

Dalam akun Twitter pada 6 November 2016, trump pernah berkicau bahwa "Konsep pemanasan global diciptakan dan sengaja dibuat oleh China untuk membuat sektor industri AS tidak kompetitif."

Taipan real estate itu mengaku mendukung terciptanya air dan udara bersih, tetapi "saya bukan orang yang percaya perubahan iklim."

"Udara terus berubah. Akan ada badai, hujan, dan ada juga hari yang indah. Saya tidak percaya hal itu berkaitan dengan perusahaan di negara kita. Dan juga, lihat, China tak berbuat apa-apa," ujar Trump beberapa waktu lalu sebelum dirinya mencalonkan diri sebagai kandidat capres AS.

Di awal pekan ini, lebih dari 350 perusahaan AS termasuk Starbucks, General MIlls, Nike, Mars, dan intel mengeluarkan surat terbuka kepada Trump, Barack Obama, dan Kongres AS, mendesak supaya AS tetap "melanjutkan partisipasinya dalam Perjanjian Paris.". Surat terbuka itu juga memperingatkan pemerintah AS bahwa kegagalan Amerika dalam membangun ekonomi berkarbon rendah akan beresiko bagi kesejahteraan Negeri Paman Sam ke depan.

Rabu pekan ini, Wakil Menteri Luar Negeri China Liu Zhenmin bahkan menegaskan bahwa perubahan iklim bukanlah konsep tipuan belaka, menyinggung pernyataan Trump sebelumnya. Liu juga mendorong politikus Partai Republik itu untuk terus mendukung proses penanganan perubahan iklim yang tengah di hadapi oleh seluruh negara di dunia ini.

Dalam konvensi perubahan iklim yang tengah berlangsung di Maroko ini menghasilkan beberapa hasil positif. Salah satunya keputusan Jepang, Australia, dan Inggris untuk meratifikasi Perjanjian Paris, bergabung dengan China dan AS, yang telah lebih dulu meratifikasi perjanjian itu.

Sejauh ini, telah ada sekitar 193 negara yang telah menandatangani Perjanjian Paris. Sementara itu baru ada 112 negara yang telah menjadi anggota traktat perubahan iklim tersebut dan berkewajiban menjalankan prinsip perjanjian yang tertuang dalam kontribusi nasional masing-masing negara anggota atau National Determined Contribution (NDC). (stu)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER