RI Pantau Perkembangan Situasi Rohingya di Rakhine

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Luar Negeri, Retno LP Marsudi, mengatakan bahwa pemerintah Indonesia terus memantau perkembangan situasi di Rakhine, di mana bentrokan antara militer Myanmar dan etnis minoritas Muslim Rohingya terus terjadi selama sebulan belakangan.

"Kami memantau dari dekat semua perkembangan yang ada di Rakhine State. Kami juga menyampaikan concern terhadap situasi keamanan bahkan jatuh korban tentu kami sampaikan concern," kata Retno di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (21/11).

Rangkaian bentrokan ini bermula ketika pada 9 Oktober lalu terjadi serangan serempak di tiga daerah di Rakhine, menewaskan sembilan polisi. Serangkaian bentrokan kemudian terus terjadi. Militer Myanmar menuding, etnis Rohingya menyerang mereka terlebih dulu.

Pada Sabtu (12/11) saja, operasi militer di Rakhine menewaskan 19 warga Rohingya. Menurut data yang dilaporkan Reuters, jumlah korban hingga pekan lalu mencapai lebih dari 130 orang.

Pilihan Redaksi Myanmar Kirim Pasukan ke Wilayah Muslim di Rakhine Bentrokan Militer Myanmar dan Rohingya, 30 Orang Tewas Bentrok dengan Militer, Warga Rohingya Lari ke Bangladesh Muhammadiyah Kecam Kekerasan Militer terhadap Etnis Rohingya Tiga Bom Rakitan Meledak di Pasar Swalayan Myanmar

Bentrokan semacam ini kerap terjadi. Namun, bentrokan militer Myanmar dengan etnis Rohingya kali ini disebut sebagai yang terparah sejak aksi kekerasan sektarian oleh kelompok Buddha radikal terhadap warga Rohingya pada 2012 lalu.

Selama ini, sebagian besar dari 1,1 juta total populasi Muslim Rohingya di Myanmar tidak memiliki kewarganegaraan dan hidup dalam diskriminasi. Mereka ditolak karena dianggap pendatang dari Bangladesh. Rohingya sendiri merasa sudah menjadi bagian dari Myanmar karena mereka telah melahirkan beberapa generasi di sana.

Akibat diskriminasi ini, banyak orang Rohingya yang berupaya kabur. Ditolaknya para pengungsi Rohingya ini dari beberapa negara, menyebabkan mereka hidup terkatung-katung di laut. Sebagian dari mereka terdampar di sejumlah negara, termasuk Indonesia.

Retno enggan berkomentar lebih lanjut. Menurutnya, ia bersama jajaran akan mengklarifikasi dan memastikan kondisi pasti di sana terlebih dahulu sebelum berkomentar.

Meskipun tak terdengar atau dipublikasikan kepada media, Retno memastikan bahwa pemerintah Indonesia terus berdiplomasi dengan pemerintah Myanmar untuk mengatasi hal ini.

"Diplomasi kita jalan secara konsisten untuk membangun Rakhine state secara inklusif," katanya.

Selama ini, Indonesia sangat memperhatikan nasib pengungsi. Meskipun bukan pihak yang meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai pengungsi pada 1951, Indonesia kini menampung 13.700 imigran dari berbagai negara, 1.974 di antaranya merupakan Rohingya.

Indonesia juga menggagas beberapa pertemuan untuk menanggulangi gelombang pengungsi di kawasan, seperti Bali Process dan Jakarta Meeting.

Dalam Jakarta Meeting tahun lalu, para peserta membahas cara mengatasi akar masalah di negara asal guna mengurangi laju pengungsi yang biasanya kabur dari kampung halamannya untuk menghindari konflik, layaknya kaum Rohingya. (has)