AS Tuding Israel Sengaja Sabotase Perundingan Damai
Riva Dessthania Suastha | CNN Indonesia
Senin, 05 Des 2016 14:46 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Luar negeri Amerika Serikat John Kerry menuding sejumlah pejabat sayap kanan pemerintah Israel sengaja berupaya menggagalkan kesepakatan damai dengan Palestina yang dicanangkan perjanjian Oslo.
"Lebih dari 50 persen anggota kabinet pemerintahan [Israel] saat ini secara terbuka menentang pembentukan negara Palestina," ungkap Kerry seperti dikutip AFP, Minggu (4/12).
Dalam Forum Saban yang digelar di Washington, Kerry menyebut sejumlah anggota kabinet Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah membuat beberapa pernyataan "yang sangat mengganggu" perundingan perdamaian.
Salah satunya, kata Kerry, soal percepatan pembangunan dan pendudukan Israel di wilayah Palestina.
Menurut pandangan AS, walaupun hal tersebut bukan satu-satunya alasan yang memicu mandeknya perjanjian damai, tindakan sepihak Israel tetap dapat merusak jalannya proses perundingan damai.
“Saya tidak menyatakan bahwa pendudukan Israel [di wilayah Palestina] merupakan alasan utama dari konflik berkepanjangan ini. Tapi saya juga tidak bisa menampik bahwa langkah Israel tersebut mempengaruhi jalannya proses perdamaian,” tutur Kerry.
Bahkan diplomat kenamaan AS menyebut pendudukan Israel di wilayah Palestina dapat “merusak” harapan perdamaian dari konflik panjang yang telah terjadi sejak awal abad 20 ini.
Kerry juga menyatakan rekonsiliasi Israel dengan Negara Arab lainnya tidak akan berhasil tanpa diiringi dengan langkah Tel Aviv menyepakati persetujuan damai dengan Palestina.
Meski melontarkan pernyataan tajam, Kerry menyatakan pihaknya tetap menjadi rekan baik Israel.
Dia mengungkapkan, sejak menjabat sebagai Menlu AS pada 2013, setidaknya sudah ada 375 pertemuan formal antara Kerry dan Netanyahu terkait perundingan perjanjian damai ini.
Selama ini, AS kerap menolak segala upaya komunitas internasional untuk menekan Israel melalui PBB terkait hal ini. Bahkan, AS juga baru saja menandatangani kerja sama militer dengan Israel yang mencapai nilai US$38 miliar untuk sepuluh tahun.
Berbeda dengan pemerintah AS saat ini, Presiden terpilih AS Donald Trump mungkin menyatakan permukiman Yahudi di Tepi Barat yang diduduki Israel adalah bangunan ilegal. Hal ini disampaikan oleh salah seorang penasihat Trump untuk urusan Israel, Oktober lalu.
Pendapat ini bertentangan dengan hukum internasional dan memicu pertanyaan publik soal kebijakan luar negeri yang diusung calon presiden AS dari Partai Republik itu.
(aal)
"Lebih dari 50 persen anggota kabinet pemerintahan [Israel] saat ini secara terbuka menentang pembentukan negara Palestina," ungkap Kerry seperti dikutip AFP, Minggu (4/12).
Dalam Forum Saban yang digelar di Washington, Kerry menyebut sejumlah anggota kabinet Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah membuat beberapa pernyataan "yang sangat mengganggu" perundingan perdamaian.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Saya tidak menyatakan bahwa pendudukan Israel [di wilayah Palestina] merupakan alasan utama dari konflik berkepanjangan ini. Tapi saya juga tidak bisa menampik bahwa langkah Israel tersebut mempengaruhi jalannya proses perdamaian,” tutur Kerry.
Bahkan diplomat kenamaan AS menyebut pendudukan Israel di wilayah Palestina dapat “merusak” harapan perdamaian dari konflik panjang yang telah terjadi sejak awal abad 20 ini.
Kerry juga menyatakan rekonsiliasi Israel dengan Negara Arab lainnya tidak akan berhasil tanpa diiringi dengan langkah Tel Aviv menyepakati persetujuan damai dengan Palestina.
 Foto: REUTERS/Amir CohenPerdamaian antara Palestina dan Israel bisa terganggu oleh percepatan pembangunan. (Reuters/Amir Cohen) |
Selama ini, AS kerap menolak segala upaya komunitas internasional untuk menekan Israel melalui PBB terkait hal ini. Bahkan, AS juga baru saja menandatangani kerja sama militer dengan Israel yang mencapai nilai US$38 miliar untuk sepuluh tahun.
Berbeda dengan pemerintah AS saat ini, Presiden terpilih AS Donald Trump mungkin menyatakan permukiman Yahudi di Tepi Barat yang diduduki Israel adalah bangunan ilegal. Hal ini disampaikan oleh salah seorang penasihat Trump untuk urusan Israel, Oktober lalu.
Pendapat ini bertentangan dengan hukum internasional dan memicu pertanyaan publik soal kebijakan luar negeri yang diusung calon presiden AS dari Partai Republik itu.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK