Konglomerat Korsel Diperiksa Parlemen Soal Skandal Korupsi

Jakarta, CNN Indonesia -- Sejumlah pimpinan grup perusahaan terbesar di Korea Selatan menghadiri sidang di parlemen terkait skandal korupsi dan pembocoran rahasia negara yang menimpa pemerintahan Presiden Park Geun-hye.

Pewaris Samsung Group Jay Y Lee dan ketua Hanwha Group Kim Seung-youn tiba di gedung Majelis nasional Korsel yang terletak di tepi selatan Sungai Han, Seoul, sejak Selasa (6/12) pagi. Ini merupakan pertama kalinya para pimpinan perusahaan besar di Korsel mengikuti sidang parlemen.

"Ini akan menjadi kesempatan baik bagi perusahaan untuk menjelaskan posisi kami dalam situasi ini," ungkap Kim kepada wartawan di halaman gedung majelis seperti dikutip Reuters.

Pilihan Redaksi Kantor Lotte Digeledah Terkait Korupsi Teman Presiden Korsel Presiden Korsel: Saya Akan Mundur Jika Diminta Parlemen Desak Pemakzulan, Oposisi Tolak Pengunduran Presiden Korsel Partai Berkuasa Desak Presiden Korsel Mundur April 2017 Partai Oposisi Mulai Proses Mosi Pemakzulan Presiden Korsel

Panel parlemen Korsel tengah menyelidiki keterlibatan para chaebol--sebutan bagi konglomerat di Korsel--dalam dugaan korupsi yang menimpa Park. Pasalnya, Park diduga telah menyalahgunakan kekuasaan dalam membantu kerabatnya, Choi Soon-sil, menekan sejumlah konglomerat untuk mengalirkan dana jutaan dollar Amerika pada yayasan pribadinya.

Dalam sidang tersebut, para chaebol diperkenankan untuk didampingi oleh seorang pengacara bahkan seorang petugas medis jika diperlukan.

Sidang parlemen ini juga turut diramaikan oleh sejumlah media dan demonstran. Para demonstran berunjuk rasa menuntut segala pihak yang terlibat dalam skandal korupsi ini ditangkap, termasuk dari kalangan pimpinan perusahaan.

Dari sekitar 53 kelompok perusahaan di Korsel itu, sejauh ini belum ada konglomerat yang dianggap terlibat dalam skandal korupsi ini dalam penyelidikan jaksa.

Sidang parlemen ini digelar menjelang proses pemungutan suara mosi pemakzulan Park di parlemen yang dijadwalkan digelar Jumat pekan ini. Pada pekan lalu, partai oposisi pemerintah Korsel sepakat mengusulkan mosi pemakzulan Park kepada parlemen untuk mendesak presiden perempuan pertama itu segera keluar dari kantor kepresidenan.

Sejumlah pejabat partai berkuasa di pemerintahan Korsel, Saenuri, bahkan telah mendukung proses pemakzulan Park. Pernyataan Park yang bersedia untuk menyerahkan nasib kepemimpinannya ke parlemen pada Selasa pekan lalu kian memunculkan desakan bagi Park untuk segera keluar dari Gedung Biru.

Partai Saenuri juga telah memberikan ultimatum kepada Park agar bersedia mundur pada April tahun depan.

Mereka memberikan waktu sepekan bagi Park untuk berpikir, terhitung sampai Kamis mendatang. Jika tak ada jawaban, maka proses pemakzulan park tidak bisa dihindari lagi.

Berdasarkan konstitusi Korsel, seorang presiden tidak dapat didakwa atas tindakan kriminal oleh jaksa sampai meninggalkan jabatannya. Karena itu, saat ini Park memiliki kekebalan dari segala tuntutan dalam kasus yang menggoyahkan pemerintahannya itu.

Hingga saat ini, Park membantah segala tuduhan korupsi yang dilayangkan padanya. Namun, presiden perempuan Korsel pertama itu telah mengakui kecerobohannya yang telah melibatkan kerabatanya itu dalam urusan kenegaraan. (aal)