Partai Berkuasa Desak Presiden Korsel Mundur April 2017

Jakarta, CNN Indonesia -- Partai berkuasa di Korea Selatan, Saenuri, mendesak Presiden Park Geun-hye untuk mundur April tahun depan dan mengusulkan pemilihan umum digelar pada Juni, enam bulan lebih cepat dari yang dijadwalkan.

Mereka memberikan waktu sepekan bagi Park untuk berpikir, terhitung sampai Kamis mendatang. Jika tak ada jawaban, maka partai akan segera mendesak pemakzulan Park karena kondisi politik di Korsel kian buruk setelah sang presiden diduga terseret dalam kasus korupsi.

"Semua pengambil kebijakan partai menerima rencana ini," ujar pemimpin perwakilan Partai Saenuri dalam parlemen, Chung Jin-Suk, kepada kantor berita Yonhap, setelah menghadiri rapat penting partai, Kamis (1/12).

Sebelumnya, Park sebenarnya sudah menyatakan kesediaannya untuk mundur jika diminta oleh parlemen. Namun, partai oposisi pemerintah menolak usulan Park tersebut dan tetap mendesak pemakzulan.

Pilihan Redaksi Partai Oposisi Mulai Upayakan Pemakzulan Presiden Korsel Protes Berlanjut, Warga Korsel Tuntut Presiden Mundur Presiden Korsel Tolak Diperiksa Jaksa soal Korupsi Presiden Korsel: Saya Akan Mundur Jika Diminta Parlemen Desak Pemakzulan, Oposisi Tolak Pengunduran Presiden Korsel

Partai Park sendiri sebenarnya sudah sepakat untuk segera melakukan upaya pemakzulan. Namun seperti diberitakan AFP, kini Chung mengatakan bahwa rencana ini merupakan skema terbaik untuk partai agar dapat memastikan proses transisi berjalan baik.

Dengan skema seperti ini, partai juga akan memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan pemilu selanjutnya.

Jika Park tak mengindahkan ultimatum ini, parlemen akan langsung mengupayakan pemakzulan pada Jumat pekan depan. Namun, proses pemakzulan diperkirakan akan menyebabkan situasi lebih tidak kondusif ketimbang jika Park mengundurkan diri.

Partai oposisi membutuhkan setidaknya 28 suara dari Partai Saenuri untuk dapat meloloskan usulan pemakzulan. Lolosnya usulan ini akan langsung menangguhkan kekuasan Park sebagai presiden.

Sementara itu, Mahkamah Konstitusional Korsel membutuhkan setidaknya dua hingga enam bulan untuk memutuskan keabsahan mosi pemakzulan itu.

Jika Park berhasil dimakzulkan, pemerintah Korsel akan segera menyelenggarkan pemilu untuk memilih penerus Park di Gedung Biru, Kantor Kepresidenan Korsel, selambat-lambatnya 60 hari setelah Park resmi dimakzulkan.

Park diduga terlibat dalam skandal korupsi penyalahgunaan dana yayasan dan pembocoran beberapa dokumen negara yang melibatkan kerabatnya, Choi Soon-sil.

Jaksa juga telah menetapkan bahwa Park terlibat sebagai kaki tangan bagi Choi untuk memberi tekanan pada konglomerat Korsel untuk mengalirkan dana jutaan dolar pada dua yayasannya.

Berdasarkan konstitusi Korsel, seorang presiden tidak dapat didakwa atas tindakan kriminal oleh jaksa sampai meninggalkan jabatannya. Karena itu, saat ini Park memiliki kekebalan dari segala tuntutan dalam kasus yang menggoyahkan pemerintahannya itu.

Hingga saat ini, Park membantah segala tuduhan korupsi yang dilayangkan padanya. Namun, presiden perempuan Korsel pertama itu telah mengaku terkait kecerobohannya yang telah melibatkan kerabatanya itu dalam urusan kenegaraan. (has/ama)