Presiden Argentina Diduga Terlibat Nepotisme Amnesti Pajak

Riva Dessthania Suastha, CNN Indonesia | Kamis, 15/12/2016 00:25 WIB
Presiden Argentina Diduga Terlibat Nepotisme Amnesti Pajak Otoritas Argentina mulai membuka penyelidikan kasus dugaan nepotisme Presiden Mauricio Marci terkait kebijakan pengampunan pajak. (Reuters/Cristobal Saavedra)
Jakarta, CNN Indonesia -- Otoritas Argentina mulai menyelidiki kasus dugaan nepotisme yang dilakukan Presiden Mauricio Macri setelah orang nomor satu di Argentina itu memperpanjang masa pengampunan pajak kepada ayahnya dan sejumlah keluarga pejabat lain yang menjadi kontroversi publik.

Selain Marci sejumlah pejabat negara seperti Kepala Staff Kepresidenan, Marcos Pena dan Menteri Keuangan, Alfonso Prat-Gay, juga turut terseret dalam kasus dugaan nepotisme dan menjadi terget penyelidikan jaksa.

Melansir AFP, kasus dugaan nepotisme ini mulai dibuka oleh jaksa usai seorang anggota parlemen sayap kiri menuding Macri menyalahgunakan kewenangannya dan melanggar aturan guna
menguntungkan sejumlah pejabat lain.


Kontroversi ini bermula pada November lalu saat Argentina memodifikasi kebijakan pengampunan pajak bagi warga Argentina yang ingin merepatriasi asetnya di luar negeri dan belum sempat dideklarasikan.

Awalnya, Kongres telah menetapkan bahwa pejabat publik termasuk anggota keluarganya tidak diperkenankan mengikuti pengampunan pajak ini. Namun, keputusan baru yang ditandatangani Macri bersama Pena dan Prat-Gay memperbolehkan setiap keluarga pejabat publik mengikuti pengampunan pajak selama aset tersebut diperoleh sebelum sanak saudara mereka mengemban jabatn publik.

Tak setuju dengan pututsan Macri itu, pihak oposis pemerintah menuduh Macri mencoba untuk melindungi ayahnya yang merupakan pebisnis, Franco Macri, yang dikenal memiliki aset kekayaan yang tersimpan di luar negeri.

Nama Macri dan ayahnya juga tercantum dalam skandal Panama Papers beberapa waktu lalu yang menyingkap sejumlah transaksi asing yang dimiliki tokoh dunia dan tersimpan di Bahama guna menghindari pajak.

Memegang aset asing di luar negeri yang tidak dideklarasikan merupakan praktik yang lumrah di Argentina, sebuah negara yang memiliki catatan sejarah hiperinflasi dan krisis ekonomi lainnya.

Pemerintah Argentina kemudian mencoba menerapkan kebijakan pengampubnan pajak yang ditujukan guna membawa sejumlah aset dan uang milik warganya ke negara itu untuk mendongkrak investasi dan perekonomian.

Hingga saat ini, sejumlah warga Argentina secara bertahap telah mendeklarasikan uang mereka sebesar US$7 miliar dan aset mereka senilai US$20 miliar yang tersimpan di luar negeri kepada negara melalui kebijakan pengampunan pajak ini. (stu)