Skandal Korupsi Buat China Perketat Keuangan Militer
Rinaldy Sofwan | CNN Indonesia
Rabu, 21 Des 2016 12:51 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Militer China akan memperketat pengawasan keuangan militer mulai 2017 ini. Melalui revisi terhadap sebuah regulasi, pemerintah mengatur semua kesepakatan keuangan mesti melalui proses audit.
Kementerian Pertahanan China, dalam pernyataan singkat di laman resminya, Rabu (21/12), mengatakan Presiden Xi Jinping telah menandatangani revisi peraturan tersebut.
"Semua aktivitas perekonomian di Tentara Kemerdekaan Rakyat dan Polisi Bersenjata Rayat serta pertanggungjawaban ekonomis para kader pemimpinnya mesti diaudit dan disupervisi," bunyi pernyataan tersebut dikutip Reuters.
Pernyataan itu juga menyebut fokus utama akan ditekankan pada pejabat senior yang sudah tidak lagi bertugas atau ditugaskan di pasukan cadangan.
Auditor militer, setelah revisi ini diterapkan 1 Januari nanti, akan mendapatkan lebih banyak kewenangan untuk memeroleh bukti, memantau rekening dan mempublikasikan temuannya.
Setiap dugaan pelanggaran hukum yang ditemukan akan diserahkan ke jaksa untuk diselidiki lebih jauh, kata Kementerian.
Ditegaskan juga, semua pihak bertanggung jawab untuk bekerja sama memperbaiki kesalahan dan pelanggaran ketika menemukan dan memegang rekening yang tidak sesuai dengan hukum.
Dorongan untuk melakukan pemberantasan korupsi datang seiring dengan upaya Xi memodernisasi pasukan yang memproyeksikan kekuatannya di wilayah perairan sengketa, yaitu Laut China Timur dan Selatan.
Sebagai kepala angkatan bersenjata yang diperkuat 2,3 juta orang, Presiden Xi Jinping telah menunjukkan tekad pertempurannya melawan korupsi.
Para pejabat diperingatkan, permasalahan korupsi di militer telah menjalar sangat jauh sehingga bisa mengganggu kemampuan China dalam berperang.
Pasukan militer China juga terkena dampak operasi antikorupsi Xi Jinping. Puluhan pejabat telah disidik dan dipenjara, temasuk Xu Caihou dan Guo Boxiong, dua mantan Wakil Ketua Komisi Militer Pusat.
Xu meninggal karena kanker sebelum kasusnya sempat disidangkan. (has)
Kementerian Pertahanan China, dalam pernyataan singkat di laman resminya, Rabu (21/12), mengatakan Presiden Xi Jinping telah menandatangani revisi peraturan tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Auditor militer, setelah revisi ini diterapkan 1 Januari nanti, akan mendapatkan lebih banyak kewenangan untuk memeroleh bukti, memantau rekening dan mempublikasikan temuannya.
Setiap dugaan pelanggaran hukum yang ditemukan akan diserahkan ke jaksa untuk diselidiki lebih jauh, kata Kementerian.
Ditegaskan juga, semua pihak bertanggung jawab untuk bekerja sama memperbaiki kesalahan dan pelanggaran ketika menemukan dan memegang rekening yang tidak sesuai dengan hukum.
Dorongan untuk melakukan pemberantasan korupsi datang seiring dengan upaya Xi memodernisasi pasukan yang memproyeksikan kekuatannya di wilayah perairan sengketa, yaitu Laut China Timur dan Selatan.
Sebagai kepala angkatan bersenjata yang diperkuat 2,3 juta orang, Presiden Xi Jinping telah menunjukkan tekad pertempurannya melawan korupsi.
Para pejabat diperingatkan, permasalahan korupsi di militer telah menjalar sangat jauh sehingga bisa mengganggu kemampuan China dalam berperang.
Pasukan militer China juga terkena dampak operasi antikorupsi Xi Jinping. Puluhan pejabat telah disidik dan dipenjara, temasuk Xu Caihou dan Guo Boxiong, dua mantan Wakil Ketua Komisi Militer Pusat.
Xu meninggal karena kanker sebelum kasusnya sempat disidangkan. (has)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK