Atasi Krisis Rohingya, Myanmar Baurkan Penduduk Rakhine
Riva Dessthania Suastha | CNN Indonesia
Selasa, 27 Des 2016 19:29 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Myanmar berencana untuk mengubah pola kependudukan di Rakhine untuk mengatasi krisis antar etnis yang melanda warga minoritas muslim Rohingya.
"Kami berencana mengubah pola pendudukan di Rakhine dengan memadukan seluruh etnis lokal di Myanmar pada tiga kabupaten," kata Duta Besar Myanmar untuk Indonesia, Aung Htoo, di Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, Selasa (27/12).
Htoo mengatakan selama ini pola kependudukan di negara bagian tersebut terkesan terkotak-kotak sehingga masalah antar etnis sangat rentan terjadi.
"Kami berharap dengan begini, interaksi warga antar etnis jadi lebih menyatu dan bisa menghindari konflik komunal,” kata Htoo.
Selain itu, Myanmar juga tengah melakukan pendataan atau sensus penduduk di negara bagian itu.
Langkah ini dilakukan guna memantau perkembangan situasi dan keamanan di wilayah tempat kekerasan terhadap etnis minoritas Muslim Rohingya selama ini terjadi.
“Saat ini kami fokus pada perkembangan pembangunan di Rakhine. Kami juga sedang melakukan sensus penduduk di sana selama dua hingga tiga bulan ke depan,” tutur Htoo
Htoo berujar, sensus penduduk ini dilakukan sebagai upaya pemerintah menyelesaikan masalah kependudukan etnis minoritas Muslim, khususnya kaum Rohingya yang selama ini tidak memiliki status kewarganegaraan.
Pasalnya, hukum kewarganegaraan Myanmar tahun 1982 tidak menganggap etnis Rohingya sebagai bagian dari 130 etnis resmi negara tersebut.
Etnis minoritas Muslim di negara itu sejak dulu kerap menjadi sasaran diskriminasi terkait karena kewarganegaraannya. Mereka tidak memiliki akte kelahiran, surat kematian, tidak dapat bersekolah dan tidak memiliki pekerjaan.
Pada 2015, sekitar 1,1 juta Muslim Rohingya dilaporkan tidak mempunyai kewarganegaraan dan hidup dalam kondisi terdiskriminasi di antara 51,5 juta penduduk Myanmar yang mayoritas beragama Buddha.
"Kami berupaya menangani masalah kependudukan mereka yang belum terdaftar jadi warga negara Myanmar. Sejak insiden kekerasan terjadi Oktober lalu, kami telah mendata sekitar 400 ribu orang di Rakhine dan masih ada sekitar 1,9 juta lainnya yang akan kami sensus,” kata Htoo.
"Setelah sensus baru kami lakukan verifikasi nasional untuk bisa mendapatkan kartu kependudukan Myanmar," tuturnya.
Walau begitu, Htoo tidak menjelaskan apakah pendataan ini merupakan awal pengakuan pemerintah terhadap etnis Rohingya sebagai bagian dari warga negaranya.
"Karena seluruh warga di negara kami harus teridentifikasi. Ada sejumlah tahapan sebelum seorang warga mendapat izin tetap tinggal di Myanmar dalam waktu yang lama," ucap Htoo.
Pada Mei 2015 lalu, Myanmar merilis data sensus nasional pertama dalam 30 tahun terakhir. Namun, etnis minoritas Rohingya masih juga tidak tercantum dalam sensus itu, beserta dengan sejumlah data sensitif soal etnis lainnya yang bersinggungan dengan agama.
Pemerintah Myanmar sebelumnya sempat berjanji, memperbolehkan etnis Rohingya mengidentifikasi diri dalam sensus Maret hingga April 2014 lalu. Namun, sehari sebelum pelaksanaan, kebijakan tersebut ditarik. (aal)
"Kami berencana mengubah pola pendudukan di Rakhine dengan memadukan seluruh etnis lokal di Myanmar pada tiga kabupaten," kata Duta Besar Myanmar untuk Indonesia, Aung Htoo, di Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, Selasa (27/12).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, Myanmar juga tengah melakukan pendataan atau sensus penduduk di negara bagian itu.
Langkah ini dilakukan guna memantau perkembangan situasi dan keamanan di wilayah tempat kekerasan terhadap etnis minoritas Muslim Rohingya selama ini terjadi.
“Saat ini kami fokus pada perkembangan pembangunan di Rakhine. Kami juga sedang melakukan sensus penduduk di sana selama dua hingga tiga bulan ke depan,” tutur Htoo
Htoo berujar, sensus penduduk ini dilakukan sebagai upaya pemerintah menyelesaikan masalah kependudukan etnis minoritas Muslim, khususnya kaum Rohingya yang selama ini tidak memiliki status kewarganegaraan.
Pasalnya, hukum kewarganegaraan Myanmar tahun 1982 tidak menganggap etnis Rohingya sebagai bagian dari 130 etnis resmi negara tersebut.
Etnis minoritas Muslim di negara itu sejak dulu kerap menjadi sasaran diskriminasi terkait karena kewarganegaraannya. Mereka tidak memiliki akte kelahiran, surat kematian, tidak dapat bersekolah dan tidak memiliki pekerjaan.
Pada 2015, sekitar 1,1 juta Muslim Rohingya dilaporkan tidak mempunyai kewarganegaraan dan hidup dalam kondisi terdiskriminasi di antara 51,5 juta penduduk Myanmar yang mayoritas beragama Buddha.
"Kami berupaya menangani masalah kependudukan mereka yang belum terdaftar jadi warga negara Myanmar. Sejak insiden kekerasan terjadi Oktober lalu, kami telah mendata sekitar 400 ribu orang di Rakhine dan masih ada sekitar 1,9 juta lainnya yang akan kami sensus,” kata Htoo.
"Setelah sensus baru kami lakukan verifikasi nasional untuk bisa mendapatkan kartu kependudukan Myanmar," tuturnya.
 Warga etnis minoritas Rohingya selama kerap menjadi korban diskriminasi akibat masalah kewarganegaraan. (CNN Indonesia/Safir Makki) |
"Karena seluruh warga di negara kami harus teridentifikasi. Ada sejumlah tahapan sebelum seorang warga mendapat izin tetap tinggal di Myanmar dalam waktu yang lama," ucap Htoo.
Pada Mei 2015 lalu, Myanmar merilis data sensus nasional pertama dalam 30 tahun terakhir. Namun, etnis minoritas Rohingya masih juga tidak tercantum dalam sensus itu, beserta dengan sejumlah data sensitif soal etnis lainnya yang bersinggungan dengan agama.
Pemerintah Myanmar sebelumnya sempat berjanji, memperbolehkan etnis Rohingya mengidentifikasi diri dalam sensus Maret hingga April 2014 lalu. Namun, sehari sebelum pelaksanaan, kebijakan tersebut ditarik. (aal)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK