Korsel Bentuk Brigade 'Pemenggal Kepala' Kim Jong Un

Jakarta, CNN Indonesia -- Korea Selatan tengah mempercepat rencana pembentukan "unit pemenggal kepala", sebuah brigade yang secara khusus menargetkan pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong Un.

Langkah ini dilakukan Seoul menyusul serangkaian provokasi yang dilakukan oleh Pyongyang, seperti uji coba senjata nuklir juga ancaman latihan militer Korut yang dikabarkan menargetkan Gedung Biru, kantor kepresidenan Korsel.

"Unit ini akan diaktifkan dalam masa perang. Brigade ini awalnya disiapkan untuk 2019, namun unit ini sudah bisa mulai dioperasikan tahun 2017 ini," ungkap seorang pejabat Kementerian Pertahanan Korsel seperti dikutip CNN, Jumat (6/1).

Secara teknis, Korsel dan Korut masih berperang lantaran hanya mendandatangani kesepakatan gencatan senjata untuk mengakhiri perang pada 1953 silam.

Pilihan Redaksi Pembelot: Korut Akan Tingkatkan Program Nuklir Kim Jong Mengeksekusi 340 Orang Sejak Berkuasa Kim Jong Un Klaim Korut Segera Punya Rudal Antarbenua

Korsel meyakini bahwa di tahun 2017 ini Korut akan meningkatkan kapasitas nuklir dan serangkaian uji coba misil, tak peduli sanksi internasional sudah sering dilayangkan pada negara itu.

Awal pekan ini, Pyongyang bahkan mengklaim akan segera menguji coba peluru kendali balistik antarbenua atau ICBM. Klaim ini kian mengkhawatirkan Korsel meski sejumlah pengamat menganggap rudal itu belum cukup berkembang untuk dipersenjatai hulu ledak nuklir.

Sementara itu, profesor Choi Jong-kun dari Universitas Yonsei menilai, pembentukan brigade ini merupakan taktik militer yang sensitif bagi publik dengan tujuan untuk memberi sinyal bagi Korut.

Meski begitu, Choi menganggap langkah Korsel ini sebagai suatu kekeliruan. Menurutnya, Korsel tidak sepatutnya membuat keputusan penting dan sensitif saat politik serta pemerintahannya tengah berada dalam krisis.

Pemerintah Korsel tengah menghadapi skandal korupsi yang melibatkan Presiden Park Geun-hye dan berbuntut pada pemakzulannya.

"Kemhan nampaknya bersifat lebih agresif dan cenderung ingin lebih banyak mengontrol kebijakan nasional Korsel. Saat ini, Korsel belum memiliki kepemimpinan tetap. Sering kali keputusan mereka [Kemhan] berlebihan," tutur Choi. (stu)