Partai Berkuasa Rakhine Tak Temui Tim PBB Penyelidik Rohingya
CNN Indonesia
Jumat, 13 Jan 2017 16:59 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Partai berkuasa di Rakhine, Myanmar, menolak bertemu dengan utusan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang datang untuk menyelidiki tuduhan penganiayaan terhadap etnis Muslim Rohingya di wilayah mereka.
Utusan PBB untuk Myanmar, Yanghee Lee, seharusnya bertemu dengan perwakilan dari Partai Arakan Nasional di Sittwe pada Jumat (13/1), sebelum bertolak ke daerah utara Rakhine yang selama ini berada di bawah kepungan militer.
"Mereka menawarkan diri untuk bertemu dengan kami, tapi kami tidak ada rencana untuk menemui mereka. Saya pikir tidak penting bertemu dengan mereka," ujar Wakil Presiden Partai Arakan Nasional, Khine Pyi Soe, sebagaimana dilansir AFP.
Yanghee memang kerap ditolak ketika mengunjungi berbagai daerah di Myanmar. Ia sering disebut "pelacur" karena terlalu lantang menyuarakan keadilan bagi Rohingya.
Sejak lama, kaum Rohingya dan sejumlah etnis minoritas Muslim lain memang kerap mendapat tekanan dari warga dan pemerintah setempat yang mayoritas Buddha.
Dalam undang-undang kewarganegaraan tahun 1982, Myanmar bahkan tidak memasukkan Rohingya ke dalam daftar 130 etnis yang diakui konstitusi. Rohingya pun tak pernah diakui sebagai warga negara.
Beberapa bulan belakangan, Rohingya kembali kembali menjadi sorotan akibat kekerasan dan sikap represif aparat keamanan terhadap mereka.
Rangkaian kekerasan ini bermula dari penyerangan pos polisi perbatasan di Rakhine pada 9 Oktober lalu. Militer menuding "teroris Rohingya" bertanggung jawab atas serangan itu, meski tidak ada bukti jelas.
Alih-alih menangkap pelaku, militer Myanmar diduga malah menyerang kaum Rohingya hingga menewaskan sekitar 86 orang dan menyebabkan ribuan lainnya melarikan diri keluar Myanmar.
Kekerasan terhadap etnis Muslim di Myanmar ini bukan yang pertama kali terjadi. Kekerasan sektarian terparah terhadap warga Rohingya dilakukan oleh kelompok Buddha pada 2012 lalu. Insiden ini menewaskan sekitar 200 orang dan menyebabkan 140 ribu orang kehilangan tempat tinggal.
Utusan PBB untuk Myanmar, Yanghee Lee, seharusnya bertemu dengan perwakilan dari Partai Arakan Nasional di Sittwe pada Jumat (13/1), sebelum bertolak ke daerah utara Rakhine yang selama ini berada di bawah kepungan militer.
"Mereka menawarkan diri untuk bertemu dengan kami, tapi kami tidak ada rencana untuk menemui mereka. Saya pikir tidak penting bertemu dengan mereka," ujar Wakil Presiden Partai Arakan Nasional, Khine Pyi Soe, sebagaimana dilansir AFP.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sejak lama, kaum Rohingya dan sejumlah etnis minoritas Muslim lain memang kerap mendapat tekanan dari warga dan pemerintah setempat yang mayoritas Buddha.
Dalam undang-undang kewarganegaraan tahun 1982, Myanmar bahkan tidak memasukkan Rohingya ke dalam daftar 130 etnis yang diakui konstitusi. Rohingya pun tak pernah diakui sebagai warga negara.
Beberapa bulan belakangan, Rohingya kembali kembali menjadi sorotan akibat kekerasan dan sikap represif aparat keamanan terhadap mereka.
Rangkaian kekerasan ini bermula dari penyerangan pos polisi perbatasan di Rakhine pada 9 Oktober lalu. Militer menuding "teroris Rohingya" bertanggung jawab atas serangan itu, meski tidak ada bukti jelas.
Alih-alih menangkap pelaku, militer Myanmar diduga malah menyerang kaum Rohingya hingga menewaskan sekitar 86 orang dan menyebabkan ribuan lainnya melarikan diri keluar Myanmar.
Kekerasan terhadap etnis Muslim di Myanmar ini bukan yang pertama kali terjadi. Kekerasan sektarian terparah terhadap warga Rohingya dilakukan oleh kelompok Buddha pada 2012 lalu. Insiden ini menewaskan sekitar 200 orang dan menyebabkan 140 ribu orang kehilangan tempat tinggal.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK