Panggilan Telepon yang Buat Trump Tak Blokir Irak

Rinaldy Sofwan, CNN Indonesia | Selasa, 07/03/2017 14:19 WIB
Panggilan Telepon yang Buat Trump Tak Blokir Irak Presiden Trump disebut berbincang melalui sambungan telepon dengan PM Irak Haider al-Abadi. (REUTERS/Joshua Roberts)
Jakarta, CNN Indonesia -- Perintah eksekutif terbaru Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengecualikan Irak dari daftar negara mayoritas Muslim yang dilarang masuk ke negaranya. Di balik keputusan ini, ada upaya lobi keras dari Baghdad yang dilakukan untuk mengubah pikiran bos negeri Paman Sam.

Menteri Luar Negeri James Tillerson, Menteri Pertahanan james Mattis dan penasihat keamanan nasional Jenderal HR McMaster semua mendukung pengecualian Irak dari daftar larangan Trump karena hubungan diplomatis, termasuk peran negara tersebut melawan ISIS di Timur Tengah.

Menurut sumber CNN, dilaporkan Selasa (7/3), kebijakan ini diambil berkat upaya lobi pemerintah Irak di tingkat tertinggi, termasuk percakapan telepon antara Trump dan Perdana Menteri Haide al-Abadi pada 10 Februari lalu. Selain itu, Abadi juga berbicara tatap muka dengan Wakil Presiden Mike Pence di Munich, Jerman, 18 Februari lalu.


Sejumlah percakapan itu diikuti diskusi antara Tillerson dan sejumlah anggota pemerintahan Irak tentang prosedur pemeriksaan yang bisa mencegah pelaku terorisme meninggalkan Irak dan datang ke Amerika Serikat. Irak tidak menerapkan prosedur baru, tapi menyediakan lebih banyak informasi ke pejabat AS tentang cara bekerja sistem di negaranya.

Dalam panggilan telepon Trump dan Abadi, sang Presiden bersumpah akan mencari resolusi atas kekhawatiran Irak soal larangan imigrasi ini. Hal ini tertera dalam transkrip pembicaraan telepon yang dimiliki Baghdad.

Di sisi lain, Trump juga mendapatkan tekanan untuk mengecualikan Irak dalam larangan terbarunya dari beberapa pejabat keamanan nasional AS. Mereka berargumen, larangan itu bisa membebani rekanan penting Amerika dalam memberantas ISIS.

Lobi keras ini adalah salah satu hal yang mengakibatkan perintah eksekutif Trump beberapa kali tertunda. Namun, di luar itu, ada peran politik juga di balik penundaan ini.

Trump baru belakangan menandatangani perintah eksekutif tersebut agar pemberitaan soal pidato pertamanya di Kongres lebih positif.

"Kami ingin perintah eksekutif ini mempunyai momennya sendiri," kata seorang sumber di pemerintahan lain.

Trump menandatangani perintah ini tanpa keriuhan yang biasa ditunjukkan dalam perintah eksekutif lainnya. Tidak ada media yang hadir kali ini, hanya juru bicara Gedung Putih, Sean Spicer, yang mengunggah foto penandatanganan melalui akun Twitter.

Sama dengan perintah yang dikeluarkan Januari lalu, kebijakan terbaru ini mencegah warga Suriah, Iran, Yaman, Libya, Somalia dan Sudan untuk memasuki Amerika Serikat, setidaknya untuk 90 hari. Perintah baru ini juga menunda penerimaan pengungsi selama 120 hari dan mendorong otoritas AS untuk memperketat prosedur pemeriksaan untuk program pemukiman imigran.

(aal)