PM Inggris Tolak Usulan Referendum Skotlandia Sebelum Brexit
CNN Indonesia
Jumat, 17 Mar 2017 17:35 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Perdana Menteri Inggris Theresa May mengatakan kepada pemerintah Skotlandia bahwa saat ini bukan waktu yang tepat untuk menggelar referendum kemerdekaan.
Menurutnya, tidak adil bagi rakyat Skotlandia jika harus memutuskan referendum tanpa mengetahui hasil akhir negosiasi Brexit.
"Saat ini yang seharusnya kita lakukan adalah bekerja sama meraih hasil terbaik bagi Skotlandia dan juga hasil terbaik bagi Inggris. Ini sudah menjadi tugas seorang perdana menteri. Saya katakan pada Partai Nasional Skotlandia (SNP), saat ini bukan waktu yang tepat untuk referendum," tutur May seperti dikutip Reuters, Jumat (17/3).
"Tidak adil jika melihat isu ini sekarang, karena orang-orang tidak memiliki informasi dan pengertian yang cukup untuk membuat keputusan penting seperti itu," ungkapnya menambahkan.
Pernyataan May muncul menanggapi permintaan Wakil Perdana Menteri Skotlandia Nicola Sturgeon kepada parlemen untuk memberinya kewenangan menggelar referendum kemerdekaan sebelum negosiasi Brexit rampung, sekitar akhir 2018 atau 2019.
Sturgeon menginginkan referendum karena menganggap May telah gagal menanggapi suara mayoritas warga Skotlandia yang menolak Inggirs keluar UE.
Hasil referendum Brexit pertengahan 2016 lalu memaparkan, suara mayoritas warga Skotlandia memilih Inggris tetap berada di blok perdagangan bebas Eropa itu, dengan perbandingan 62 persen melawan 38 persen.
Dengan referendum Skotlandia, Edinburg berharap bisa berargumen agar tetap berada di UE, sementara London melangkah pergi.
Meski May tidak secara langsung menolak referendum, Menteri Inggris urusan Skotlandia David Mundell justru secara blak-blakan mengesampingkan diskusi apapun mengenai keinginan Edinburg untuk memerdekakan diri dari London.
Mundell mengatakan, tidak akan ada negosiasi antara kedua belah pihak mengenai Pasal 30, prosedur yang memungkinkan parlemen Skotlandia membuat undang-undang referendum kemerdekaan.
"Kami tidak akan masuk pada pembahasan atau negosiasi soal Pasal 30. Permintaan [referendum] saat ini akan ditolak," tutur Mundell, menampik menjelaskan kapan waktu yang tepat bagi Skotlandia.
Mundell juga sempat menuturkan bahwa Skotlandia tidak punya pilihan untuk tetap berada di UE meski referendum berhasil dilangsungkan.
Skotlandia tidak bisa serta-merta menggantikan posisi keanggotaan Inggris di organisasi regional tersebut.
"Tidak ada peluang bagi Skotlandia untuk mengisi kekosongan keanggotaan Uni Eropa menyusul keluarnya Inggris," kata Mundell.
"Ada sejumlah gagasan implisit yang menganggap bahwa pelaksanaan referendum kemerdekaan ini bisa menghentikan Skotlandia keluar dari UE. Ini tidak masuk akal," tuturnya menambahkan.
Mendapati usulannya ditepis, Sturgeon menganggap penolakan Inggris ini sebagai sikap melanggar nilai demokrasi dan menilai bahwa London ketakutan mendengarkan permintaan warga Skotlandia.
"Setiap upaya pemerintah Inggris memblokir warga SKotlandia untuk membuat pilihannya sendiri adalah tindakan yang tidak demokratis dan tidak dapat dibiarkan," tuturnya.
Menurutnya, tidak adil bagi rakyat Skotlandia jika harus memutuskan referendum tanpa mengetahui hasil akhir negosiasi Brexit.
"Saat ini yang seharusnya kita lakukan adalah bekerja sama meraih hasil terbaik bagi Skotlandia dan juga hasil terbaik bagi Inggris. Ini sudah menjadi tugas seorang perdana menteri. Saya katakan pada Partai Nasional Skotlandia (SNP), saat ini bukan waktu yang tepat untuk referendum," tutur May seperti dikutip Reuters, Jumat (17/3).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pernyataan May muncul menanggapi permintaan Wakil Perdana Menteri Skotlandia Nicola Sturgeon kepada parlemen untuk memberinya kewenangan menggelar referendum kemerdekaan sebelum negosiasi Brexit rampung, sekitar akhir 2018 atau 2019.
Sturgeon menginginkan referendum karena menganggap May telah gagal menanggapi suara mayoritas warga Skotlandia yang menolak Inggirs keluar UE.
Hasil referendum Brexit pertengahan 2016 lalu memaparkan, suara mayoritas warga Skotlandia memilih Inggris tetap berada di blok perdagangan bebas Eropa itu, dengan perbandingan 62 persen melawan 38 persen.
Dengan referendum Skotlandia, Edinburg berharap bisa berargumen agar tetap berada di UE, sementara London melangkah pergi.
Lihat juga:UU Brexit Lolos, Skotlandia Referendum Lagi |
Meski May tidak secara langsung menolak referendum, Menteri Inggris urusan Skotlandia David Mundell justru secara blak-blakan mengesampingkan diskusi apapun mengenai keinginan Edinburg untuk memerdekakan diri dari London.
Mundell mengatakan, tidak akan ada negosiasi antara kedua belah pihak mengenai Pasal 30, prosedur yang memungkinkan parlemen Skotlandia membuat undang-undang referendum kemerdekaan.
"Kami tidak akan masuk pada pembahasan atau negosiasi soal Pasal 30. Permintaan [referendum] saat ini akan ditolak," tutur Mundell, menampik menjelaskan kapan waktu yang tepat bagi Skotlandia.
Mundell juga sempat menuturkan bahwa Skotlandia tidak punya pilihan untuk tetap berada di UE meski referendum berhasil dilangsungkan.
Skotlandia tidak bisa serta-merta menggantikan posisi keanggotaan Inggris di organisasi regional tersebut.
"Tidak ada peluang bagi Skotlandia untuk mengisi kekosongan keanggotaan Uni Eropa menyusul keluarnya Inggris," kata Mundell.
"Ada sejumlah gagasan implisit yang menganggap bahwa pelaksanaan referendum kemerdekaan ini bisa menghentikan Skotlandia keluar dari UE. Ini tidak masuk akal," tuturnya menambahkan.
Mendapati usulannya ditepis, Sturgeon menganggap penolakan Inggris ini sebagai sikap melanggar nilai demokrasi dan menilai bahwa London ketakutan mendengarkan permintaan warga Skotlandia.
"Setiap upaya pemerintah Inggris memblokir warga SKotlandia untuk membuat pilihannya sendiri adalah tindakan yang tidak demokratis dan tidak dapat dibiarkan," tuturnya.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK