Jakarta, CNN Indonesia -- Bos produsen semen Perancis-Swiss LafargeHolcim, Eric Olsen, mengundurkan diri menyusul investigasi internal terhadap aktivitas perusahaan tersebut di Suriah terkait dengan kelompok militan ISIS, sebelum Septermber 2014 lalu.
"Dewan Direktur telah menerima pengunduran diri Eric Olsen, CEO LafargeHolcim. Eric Olsen akan meninggalkan perusahaan ini pada 15 Juli 2017, dua tahun setelah menjabat," bunyi pernyataan perusahaan yang diakses
CNNIndonesia.com di situs resminya, Rabu (26/4).
Penyelidikan internal yang dilakukan secara independen memutuskan pembayaran uang jaminan perlindungan kepada pihak ketiga untuk memastikan operasional pabrik Jalabiya di Suriah Utara tidak sesuai dengan kebijakan perusahaan.
"Kesalahan penilaian yang signifikan telah dilakukan, bertentangan dengan petunjuk pelaksanaan yang berlaku," kata perusahaan tersebut, sebagaimana dikutip
Reuters.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Perusahaan juga menyebut Olsen tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang teridentifikasi dalam laporan penyelidikan itu.
Senada, Olsen, yang telah memimpin perusahaan sejak merger dua tahun lalu, mengatakan dirinya tidak melakukan kesalahan apapun.
"Walau saya sama sekali tidak terlibat, atau menyadari, akan kesalahan apapun, saya meyakini kepergian saya akan berkontribusi mengembalikan ketenangan pada perusahaan yang terus disorot selama berbulan-bulan," kata Olsen.
Jaksa Perancis juga menyelidiki aktivitas perusahaan tersebut di Suriah. Dua kelompok pengamat HAM telah membawa permasalahan ini ke ranah hukum di Paris.
Menurut mereka, beberapa pekerjaannya di Suriah diduga terkait kejahatan perang ISIS.
Laporan penyelidikan mencatat antara kekacauan di Suriah 2013 lalu dan proses evakuasi pabrik pada September 2014. Selain itu, disebutkan pula manajer setempat meyakini pihaknya mengambil langkah atas dasar kepentingan perusahaan.
"Sederhananya, kekacauan menyeruak dan ini adalah tugas manajemen setempat untuk memastikan pihak perantara melakukan apa saja yang dibutuhkan untuk mengamankan rantai pasokan dan kebebasan pergerakan para pegawai," kata laporan itu.