"Jika ada kesempatan bertemu dengannya, saya akan sangat merasa terhormat untuk melakukannya. Dalam kesempatan yang tepat, saya akan bertemu dengannya," ujar Trump dalam sebuah wawancara dengan Bloomberg News, Senin (1/5).
Trump tidak menjabarkan lebih lanjut syarat yang harus dipenuhi sebelum bertemu dengan Kim. Namun kemudian, Gedung Putih mengatakan bahwa Korut harus memenuhi banyak syarat sebelum dapat bertemu dengan Trump.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sejak masa kampanye, Trump memang sudah menyiratkan keinginan bertemu dengan Kim. Namun sejak saat itu pula, pemerintahannya terus menekankan bahwa Korut harus menghentikan program nuklir dan rudalnya.
Pemerintahan Trump bahkan dinilai lebih keras. Di bawah Trump, AS sudah berulang kali menyatakan amarah kepada Korut hingga akhirnya mengatakan bahwa "masa kesabaran sudah berakhir."
AS bahkan sudah mengerahkan satu kapal induk pembawa pasukan serbu, Carl Vinson, ke Semenanjung Korea untuk merespons uji coba rudal yang dilakukan oleh Pyongyang.
Ketidakjelasan sikap pemerintahan Trump ini pun menuai kritik berbagai pihak, termasuk pengamat Asia dari Pusat Studi Internasional dan Strategi (CSIS), Bonnie Glasier.
"Saya melihat banyak yang tidak sinkron dari pernyataan-pernyataan pemerintah. Jika ada harapan bernegosiasi mengenai program nuklir dengan Kim Jong-un, AS harus menyatakan sikap jelas," tutur Glasier.
Sementara itu, direktur Asia untuk Human Rights Watch, John Stifon, mengatakan bahwa Trump menciptakan pola bermasalah dengan memberikan pujian kepada pemimpin asing yang memiliki rekam jejak hak asasi manusia terpuruk.
"Anda tidak harus menjadi ahli psikologi untuk melihat bahwa dia mengagumi pemimpin yang mengabaikan hukum," kata Stifon.