Penerapan Hasil Referendum, Erdogan Kembali Jadi Ketua Partai

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menerapkan hasil referendum yang memperluas kekuasaan eksekutifnya, dengan kembali menjadi Ketua Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP).

Padahal, sebelum referendum, presiden diwajibkan memutus hubungan dengan partai, guna menunjukkan netralitas mereka.

Tapi, referendum konstitusional yang digelar Turki, bulan lalu, menghapus kewajiban itu dan AKP mengembalikan posisi pemimpin partai kepada Erdogan dalam Kongres Luar Biasa di Ankara, Minggu (21/5).

“Saya sangat berterimakasih karena kalian menanggap saya pantas memimpin Partai Keadilan dan Pembangunan sekali lagi,” kata Erdogan, seperti dilaporkan AFP.

Referendum itu juga bisa membuat Erdogan terus berkuasa hingga 2029, di bawah struktur politik Turki yang baru.

Lihat juga: Pertemuan Trump-Erdogan Diwarnai Protes, Gedung Putih Ditutup

Erdogan juga disebut sudah berbicara pada kongres mengenai pemilu dan mengingatkan pada pendukungnya bahwa “2019 sudah di depan mata.”

“Kita akan menggelar pemilihan kepala daerah pada Maret 2019 dan dilanjutkan dengan pemilihan umum serta pemilihan presiden pada November 2019. Kita tidak boleh berhenti. Kita harus terus bekerja keras dan mempertahankan kerendahan hati,” kata Erdogan di hadapan 80 ribu pendukungnya yang hadir.

Erdogan merupakan salah satu pendiri AKP yang dibentuk 2001 silam, dan partai tersebut terus berkuasa sejak menang di pemilu 2002. Kepemimpinan Erdogan di partai tersebut berarti membuat dia bisa mengendalikan kekuasaan eksekutif sekaligus partai terbesar di Parlemen. Ini juga berarti dia bisa menunjuk loyalisnya ke lebih banyak pos kunci.

Protes di Washington saat kedatangan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. (REUTERS/Jonathan Ernst)

Tindak Kekerasan Terus Meningkat

Di sisi lain, Presiden Turki itu membantah tuduhan diktator yang dilayangkan kepadanya usai memenangkan referendum.

Kendati demikian, referendum konstitusi yang digelar Turki mendapat kecaman dari kelompok kanan dan para pemimpin Eropa, yang melihat hal itu sebagai cara perluasan kekuasaan secara terang-terangan dan menunjukkan tendensi diktatorial.

Terlebih Erdogan terus melakukan pembersihan di institusi publik dan penghancuran lawan politik, usai kudeta militer yang gagal tahun lalu. Akibat hal itu, lebih dari 100 ribu orang dipenjara, ditangkap atau diskors dari pekerjaan mereka.

Lihat juga: Tak Sepakat Soal Kurdi, Trump-Erdogan Tetap Umbar Keakraban

Dia juga disebut melakukan mannuver politik dengan beberapa kali menyatakan negara dalam kondisi darurat setelah kudeta. Erdogan juga menyatakan dia tidak memiliki rencana mengakhiri hal tersebut.

"Kami akan mengakhiri [kondisi darurat] saat perdamaian, keselamatan dan keamanan dipulihkan. Mengapa kita harus mengakhirinya? sekolah aman, pabrik beroperasi normal, semuanya berjalan seperti biasa," katanya.

Bahkan tindakan keras Erdogan telah menggurita hingga ke universitas dan media, yang merupakan benteng pemikiran dan ekspresi bebas di Turki. Akademisi dan jurnalis yang mengkritisi pemerintah dipenjara selama berbulan-bulan tanpa diadili.

Tidak hanya itu, kekerasan pemerintahan Erdogan pun dibawa serta ke Amerika Serikat. Saat bertemu dengan Trump di Gedung Putih, pekan lalu, pasukan pengamanan Erdogan terlihat melakukan kekerasan terhadap para demonstran anti-Erdogan yang berunjuk rasa di depan rumah Duta Besar Turki.

Insiden itu mengakibatkan sembilan orang harus dirawat di rumah sakit.

Itu juga bukan pertama kalinya pasukan keamanan Erdogan terlihat berkelahi di hadapan publik. Tahun lalu, jurnalis AS menuding pasukan keamanan Erdogan memaki dan mengusir mereka dengan kasar saat hendak meliput pidato sang presiden Turki di Brookings Institution, Washington.