Perdana di Era Trump, AS-China Sepakat Sanksi PBB untuk Korut

Jakarta, CNN Indonesia -- Untuk pertama kalinya sejak Donald Trump menjabat, Amerika Serikat dan China menyepakati resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menambah sanksi terhadap Korea Utara akibat program nuklirnya.

Setelah perdebatan panjang antara China dan AS, resolusi tersebut diadopsi oleh Dewan Keamanan PBB pada Jumat (3/6) dan dianggap sebagai sanksi paling ringan dari yang pernah dijatuhkan sebelumnya.

Sanksi tersebut hanya berupa penambahan nama entitas Korea Utara ke dalam daftar hitam PBB, yaitu Koryo Bank, Pasukan Rudal Strategis Tentara Korea Utara, juga 14 orang lainnya, termasuk kepala operasi mata-mata asing Pyongyang.

Lihat juga: PBB Jatuhkan Sanksi Terberat atas Aksi Nuklir Korut

Dengan sanksi ini, semua aset entitas tersebut dibekukan dan pergerakan mereka dibatasi secara global. Sanksi ini dijatuhkan karena entitas tersebut dianggap membantu kemajuan program nuklir dan rudal Korut.

Merujuk pada basis data pemerintah Korsel, misalnya, Koryo Bank biasanya menangani transaksi mancanegara bagi Office 38, badan bayangan yang mengatur pendanaan privat bagi kepemimpinan Korut.

Sanksi ringan ini akhirnya diputuskan setelah perdebatan panjang antara AS dan China. Selama ini, China sebagai sekutu terdekat Korut selalu mengimbau semua negara untuk menahan diri dalam menghadapi Korut.

Lihat juga: AS Siap Berunding jika Korut Hentikan Uji Coba Rudal

Sementara itu, AS selalu menyerukan sanksi berat atas pelanggaran yang dilakukan oleh Korut dengan berulang kali melakukan uji coba rudal dan nuklir.

Meskipun sanksi ini terbilang ringan, AS sendiri tetap tak akan segan mengambil langkah keras jika Korut tetap melakukan provokasi melalui uji coba nuklir dan rudal.

"AS akan terus mencari jalan damai untuk menyelesaikan masalah ini. Selain upaya diplomasi dan finansial, AS akan tetap menyiapka perlawanan terhadap agresi Korut dengan cara lain, jika diperlukan," ucap Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley, sebagaimana dikutip Reuters.