Duterte Ancam Penjarakan Pengkritik Darurat Militer Marawi

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengancam akan memenjarakan pengkritik kebijakannya untuk memberlakukan darurat militer di wilayah Marawi, Mindanao.

Duterte mendeklarasikan darurat militer di wilayah selatan Filipina itu sejak akhir Mei, karena ancaman ISIS.

Ancaman Duterte pada Sabtu (1/7) itu ia lontarkan selang beberapa hari sebelum Mahkamah Agung mengeluarkan keputusan terkait legalitas darurat militer itu dalam pekan ini.

Lihat juga: Duterte Lindungi Pasukan yang Tak Sengaja Bunuh Warga Sipil

Duterte menyatakan ia tak peduli apa hasil keputusan MA dan hanya akan mendengar rekomendasi dari militer.

“Ini tidak bergantung kepada kemauan Mahkamah Agung. Haruskah saya percaya mereka? Ketika saya melihat situasi masih kacau dan Anda meminta saya untuk mencabutnya saya akan menahan Anda dan memenjarakan Anda,” kata Duterte.

“Kita bisa berbicara soal hal lain dan berkompromi namun tidak ketika kepentingan negara saya dipertaruhkan,” tambahnya.

Pasukan bersenjata Filipina terus menggempur militan di Marawi, setelah pertempuran yang menewaskan 400 orang tewas dan menyebabkan 400 ribu orang lain terpaksa meninggalkan rumah mereka.

Lihat juga: Militan Maute Jadikan Warga Sipil Kuli Angkut dan Budak Seks

Duterte banyak dikritik karena memberlakukan darurat militer yang dianggap tidak sesuai konstitusi.

Konstitusi Filipia mengatur batasan darurat militer demi menghindari berulangnya penganiayaan di bawah kepemimpinan Ferdinand Marcos. Dalam undang-undang, disebutkan bahwa Mahkamah Agung bisa meninjau pemberlakukan darurat militer, yang dibatasi periode awal selama 60 hari. Jika presiden ingin memperpanjang darurat militer tersebut, maka Kongres bisa meninjau dan mencabutnya.