Jelang G-20, RI Diimbau Longgarkan Kebijakan Proteksionis
CNN Indonesia
Selasa, 04 Jul 2017 19:25 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Jelang pertemuan negara G-20 di Jerman pada 7 Juli mendatang, Indonesia diharapkan bisa mengurangi kebijakan ekonomi proteksionis yang selama ini dianggap menjadi penghalang laju perdagangan dan investasi internasional.
Salah satunya, menurut peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Hizkia Respatiadi, Indonesia perlu mengurangi hambatan terhadap barang-barang impor yang masuk.
Hal ini, tuturnya, dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebab, dengan melonggarkan kebijakan impor, masyarakat dianggap bisa semakin mudah memperoleh produk dengan teknologi canggih yang lebih murah.
"Hasil riset CIPS menunjukkan bahwa dengan memperbolehkan impor, setiap rumah tangga pra-sejahtera di Indonesia dapat menghemat sekitar Rp300 ribu hingga Rp400 ribu per bulan. Jumlah ini sangatlah signifikan jika dilihat proporsinya terhadap jumlah penghasilan mereka," tutur Hizkia melalui pernyataan yang diterima CNNIndonesia.com pada Selasa (4/7).
Hizkia mengatakan, pengurangan hambatan impor khususnya harus difokuskan pada sektor pertanian. Sebab, sektor ini memiliki produktivitas rendah dengan harga produk yang cenderung mahal.
Kebijakan perdagangan proteksionis Indonesia juga dikritik Uni Eropa. Indonesia menempati posisi kelima dengan jumlah hambatan perdagangan terbanyak setelah Rusia, Brasil, Tiongkok, dan India menurut laporan Komisi Uni Eropa mengenai hambatan perdagangan dan investasi pada Juni 2017 lalu.
Dalam laporannya tersebut Uni Eropa mengkritik peningkatan hambatan perdagangan negara G-20 bertentangan dengan semangat perdagangan bebas yang selalu digaungkan dalam pertemuan tingkat tinggi tersebut.
Karena itu, Hizkia menuturkan, Presiden Joko Widodo diharapkan mampu bekerja sama dengan para pemimpin negara G-20 lainnya untuk mengurangi hambatan perdagangan ini.
Dia juga mengatakan, Indonesia harus mampu mengembangkan negosiasi dengan Uni Eropa perihal penerapan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA) yang baru saja masuk dalam negosiasi putaran keduan pada bulan Januari lalu.
"Indonesia perlu bergerak cepat apabila tidak ingin kehilangan momentum. Indonesia dan Uni Eropa memang telah menyepakati kerangka acuan pada April lalu, namun masih banyak hal yang harus disepakati kedua belah pihak, termasuk mengenai hambatan perdagangan," ujar Hizkia.
Hizkia memaparkan, kesepakatan ini sangat krusial untuk meningkatkan daya saing Indonesia dalam rangka menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
"Saat hambatan perdagangan dalam MEA dikurangi, perusahaan-perusahaan yang berasal dari negara-negara Uni Eropa akan memilih untuk melakukan investasi di negara-negara ASEAN yang memiliki perjanjian CEPA dengan mereka," katanya menambahkan.
Salah satunya, menurut peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Hizkia Respatiadi, Indonesia perlu mengurangi hambatan terhadap barang-barang impor yang masuk.
Hal ini, tuturnya, dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebab, dengan melonggarkan kebijakan impor, masyarakat dianggap bisa semakin mudah memperoleh produk dengan teknologi canggih yang lebih murah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Hasil riset CIPS menunjukkan bahwa dengan memperbolehkan impor, setiap rumah tangga pra-sejahtera di Indonesia dapat menghemat sekitar Rp300 ribu hingga Rp400 ribu per bulan. Jumlah ini sangatlah signifikan jika dilihat proporsinya terhadap jumlah penghasilan mereka," tutur Hizkia melalui pernyataan yang diterima CNNIndonesia.com pada Selasa (4/7).
Hizkia mengatakan, pengurangan hambatan impor khususnya harus difokuskan pada sektor pertanian. Sebab, sektor ini memiliki produktivitas rendah dengan harga produk yang cenderung mahal.
Kebijakan perdagangan proteksionis Indonesia juga dikritik Uni Eropa. Indonesia menempati posisi kelima dengan jumlah hambatan perdagangan terbanyak setelah Rusia, Brasil, Tiongkok, dan India menurut laporan Komisi Uni Eropa mengenai hambatan perdagangan dan investasi pada Juni 2017 lalu.
Dalam laporannya tersebut Uni Eropa mengkritik peningkatan hambatan perdagangan negara G-20 bertentangan dengan semangat perdagangan bebas yang selalu digaungkan dalam pertemuan tingkat tinggi tersebut.
Karena itu, Hizkia menuturkan, Presiden Joko Widodo diharapkan mampu bekerja sama dengan para pemimpin negara G-20 lainnya untuk mengurangi hambatan perdagangan ini.
Dia juga mengatakan, Indonesia harus mampu mengembangkan negosiasi dengan Uni Eropa perihal penerapan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA) yang baru saja masuk dalam negosiasi putaran keduan pada bulan Januari lalu.
"Indonesia perlu bergerak cepat apabila tidak ingin kehilangan momentum. Indonesia dan Uni Eropa memang telah menyepakati kerangka acuan pada April lalu, namun masih banyak hal yang harus disepakati kedua belah pihak, termasuk mengenai hambatan perdagangan," ujar Hizkia.
Hizkia memaparkan, kesepakatan ini sangat krusial untuk meningkatkan daya saing Indonesia dalam rangka menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
"Saat hambatan perdagangan dalam MEA dikurangi, perusahaan-perusahaan yang berasal dari negara-negara Uni Eropa akan memilih untuk melakukan investasi di negara-negara ASEAN yang memiliki perjanjian CEPA dengan mereka," katanya menambahkan.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK