Myanmar: PBB Hanya Akan Perkeruh Situasi Rakhine
Reuters | CNN Indonesia
Selasa, 18 Jul 2017 21:55 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Kepada sejumlah diplomat, penasihat keamanan Myanmar menyebut misi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menyelidiki dugaan perkosaan, penyiksaan dan pembunuhan Muslim Rohingya hanya akan memperburuk masalah di Rakhine.
Myanmar telah menolak permohonan visa tiga pakar yang ditunjuk PBB untuk menyelidiki hal tindakan sewenang-wenang militer itu, Mei lalu.
Pekan lalu, duta besar Amerika Serikat untuk PBB di New York, Nikki Haley, meminta Myanmar untuk menerima misi yang diberi mandat oleh resolusi Dewan HAM itu.
"Kami memisahkan diri dari keputusan itu karena kami menilai hal tersebut tidak konstruktif," kata Penasihat Keamanan Nasional Thaung Tun, berbicara kepada para pejabat PBB dan sejumlah diplomat, termasuk Duta Besar AS Scot Marciel.
Keputusan negara-negara lain--termasuk China dan India--untuk bergabung dengan Myanmar menolak resolusi itu adalah "sikap prinsip," kata Thaung Tun.
"Kami merasa misi itu hanya akan memperparah situasi di lapangan," ujarnya dalam sebagaimanan dikutip Reuters, Selasa (18/7).
Perlakuan buruk terhadap nyaris sejuta warga Muslim Rohingya mencuat sebagai salah satu masalah hak asasi manusia terparah di negara yang didominasi umat Buddha itu, sementara pemerintah beralih dari kepemimpinan keras militer selama beberapa dekade.
Etnis Rohingya tidak diberi status kewarganegaraan dan diklasifikasikan sebagai imigran ilegal dari Bangladesh, meski mengklaim sudah berakar di daerah yang kini menjadi milik Myanmar itu selama berabad-abad. Mereka dikucilkan dan kerap menjadi korban kekerasan di negara tersebut. (aal)
Myanmar telah menolak permohonan visa tiga pakar yang ditunjuk PBB untuk menyelidiki hal tindakan sewenang-wenang militer itu, Mei lalu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Keputusan negara-negara lain--termasuk China dan India--untuk bergabung dengan Myanmar menolak resolusi itu adalah "sikap prinsip," kata Thaung Tun.
"Kami merasa misi itu hanya akan memperparah situasi di lapangan," ujarnya dalam sebagaimanan dikutip Reuters, Selasa (18/7).
Perlakuan buruk terhadap nyaris sejuta warga Muslim Rohingya mencuat sebagai salah satu masalah hak asasi manusia terparah di negara yang didominasi umat Buddha itu, sementara pemerintah beralih dari kepemimpinan keras militer selama beberapa dekade.
Etnis Rohingya tidak diberi status kewarganegaraan dan diklasifikasikan sebagai imigran ilegal dari Bangladesh, meski mengklaim sudah berakar di daerah yang kini menjadi milik Myanmar itu selama berabad-abad. Mereka dikucilkan dan kerap menjadi korban kekerasan di negara tersebut. (aal)
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK