Duta Besar Myanmar Menjawab Persoalan Rohingya

Butuh waktu dua pekan dan ratusan nyawa orang Rohingya melayang hingga akhirnya pemimpin defacto Myanmar, Aung San Suu Kyi, buka suara mengenai gejolak konflik di Rakhine.

Namun dalam kesempatan langka itu pun, Suu Kyi tak merinci situasi di negaranya. Myanmar tetap tutup mulut, sementara Bangladesh dibanjiri ratusan ribu pengungsi Rohingya yang berupaya kabur dari kekerasan militer.

Hingga saat ini, ketika 1.000 orang dilaporkan tewas akibat konflik itu, pemerintah Myanmar masih bungkam dan menolak tim pencari fakta PBB menjalankan tugasnya di Rakhine.

Ei Ei Khin Aye tiba di Jakarta sekitar pertengahan September lalu, di saat yang "tepat", ketika Rohingya bergejolak dan perhatian masyarakat Indonesia tertuju pada Myanmar. Pun ketika Kedutaan Besar Myanmar di Jakarta berulang kali jadi sasaran demonstran yang memprotes "perlakuan" Myanmar atas etnis minoritas Rohingya.

Perempuan yang pernah menjabat sebagai Duta Besar Myanmar untuk PBB di New York  itu kini menjabat sebagai Duta Besar Myanmar untuk Indonesia, menggantikan duta besar sebelumya, U Aung Htoo.

Kepada CNNIndonesia.com di kantornya di bilangan Menteng akhir pekan lalu, Ei Ei Khin Aye menjelaskan duduk perkara krisis Rohingya melalui sudut pandang pemerintahan Myanmar. Ia juga membantah semua tudingan berbagai pihak yang dianggap tak berdasar.

Berikut perbincangan lengkap Ei dengan reporter CNNIndonesia.com.

Selamat datang di Indonesia. Sebagai Duta Besar Myanmar untuk Indonesia yang baru, bagaimana kesan Anda ketika diberi tugas ini, di tengah situasi genting seperti ini?

Saya sangat optimistis dan saya merasa senang ditugaskan di salah satu negara tetangga Myanmar, juga negara yang memiliki hubungan yang baik dengan Myanmar. Bagi saya, saya merasa senang berada di sini. Namun, beberapa pekan belakangan merupakan waktu yang sulit bagi kami. Kami ingin mengklarifikasi masalah di negara bagian Rakhine.

Berkaitan dengan masalah itu, kami melihat banyak laporan, termasuk dari PBB, yang mengatakan bahwa sekitar 1.000 orang di Rakhine tewas hanya dalam waktu tiga pekan. Bagaimana penjelasan dari pemerintah Myanmar?

Sebelum menjawab pertanyaan itu, saya ingin menjelaskan sedikit tentang negara saya. Myanmar adalah negara multietnis dan multibudaya di Asia Tenggara. Meski pun negara ini didominasi oleh Buddha, tapi Kristen dan Muslim juga tinggal dengan damai di Myanmar selama berpuluh tahun. Terkadang, ada bentrokan komunal, tapi selalu dapat dikendalikan dan konfliknya tidak terlalu serius. Namun saat ini, saya ingin mengatakan bahwa masalah Rakhine harus dilihat sebagai masalah politik, bukan agama karena konflik ini berakar pada keinginan kelompok teroris untuk mendirikan wilayah sendiri. Mereka ingin membuat bagian utara negara bagian Rakhine sebagai wilayah mereka sendiri. Itu adalah alasan utama konflik ini. Saya yakin, kalian juga akan menganggap ini sebagai tanggung jawab pemerintah untuk mempertahankan kedaulatan.

Poin lainnya adalah sangat sedih melihat orang salah persepsi dan sangat terpengaruh dengan berita bohong, hoaks dari beberapa media, juga jejaring sosial.

Kami sudah merangkul masyarakat internasional. Kami juga sudah meminta Kelompok Penasihat yang dipimpin oleh mantan Sekretaris Jenderal PBB, Kofi Annan. Kami sudah menerima secara resmi laporan dari Kofi Annan pada 24 Agusutus, dan sehari kemudian, konflik pecah lagi. Kelompok ini tidak ingin hasil laporan ini diimplementasikan karena yang mereka inginkan bukan inisiatif dari kelompok penasihat itu, tapi mereka ingin wilayah.

Mengenai pertanyaan soal laporan ada 1.000 orang tewas, saya tidak bisa mengonfirmasi itu. Saya menolak laporan itu karena merujuk pada data yang dirilis oleh pemerintah Myanmar, ada 370 orang yang tewas. Mereka yang tewas bukan warga sipil, tapi dari kelompok teroris.

Kepada CNNIndonesia.com, Ei menjabarkan duduk masalah yang sesungguhnya terjadi di negaranya, menampik segala tudingan mengenai opresi terhadap Rohingya. (CNN Indonesia/Artho Viando)

Apa rencana pemerintah untuk menangani kelompok ini?

Seperti yang saya katakan sebelumnya, saya pikir satu-satunya pilihan bagi pemerintah adalah mengimplementasikan laporan Kelompok Penasihat. Itu adalah satu-satunya jalan untuk membangun kembali perdamaian dan kestabilan. Itu adalah hal yang harus dilakukan pemerintah. Ini tidak akan menyelesaikan masalah dalam waktu cepat, tapi ini adalah visi jangka panjang dan dengan mengimplementasikan ini, saya rasa masalahnya akan terselesaikan.

Bagaimana cara menyelesaikan masalahnya?

Membangun perdamaian dan pembangunan di kawasan. Itu adalah salah satu prioritas dalam laporan Kelompok Penasihat itu. Itu adalah cara yang efektif untuk menuntaskan masalah ini.

ARSA menuntut hak untuk Rohingya. Masyarakat internasional juga meminta Myanmar untuk memberikan hak, termasuk kewarganegaraan untuk Rohingya. Bagaimana tanggapan pemerintah?

Prosesnya sedang berlangsung. Ini bukan hal baru. Kami sudah melakukannya selama bertahun-tahun. Namun, ada beberapa masalah yang sangat sensitif dan masih menjadi halangan karena masalahnya ada pada nama Rohingya sendiri. Pemerintah tidak bisa menerima itu karena kewarganegaraan dan etnis adalah dua konsep yang berbeda. Jika Anda memenuhi persyaratan kewarganegaraan, Anda akan menjadi warga negara. Namun, Anda tidak bisa membuat satu kelompok etnis karena dengan menyebut nama itu, mereka mengklaim diri sendiri sebagai salah satu kelompok etnis, kemudian mereka akan mengklaim wilayah. Masalahnya ada pada elemen ini. Hal ini yang membuat prosesnya sangat sangat lama.

[Gambas:Video CNN]

Apakah dengan memberikan kewarganegaraan dan akses belajar serta mendapatkan pekerjaan dapat menyelesaikan masalah ini?

Banyak sekolah di mana orang-orang ini tinggal. Saya setuju, pendidikan dapat meningkatkan hidup orang dan mengubah pola pikir seseorang. Namun, mereka juga harus mau berintegrasi dengan komunitas, memahami negara ini, mereka juga harus mau belajar bahasa Myanmar, berbicara dengan bahasa itu, dan juga mengetahui bahasa itu. Saya pikir, semuanya harus dari dua arah. Keduanya harus mau melakukan itu. Namun, dari sisi pemerintah, kami sudah menyekolahkan dan rencana untuk memberikan edukasi bagi komunitas ini juga. Kami sedang menjalankan program pembangunan dua sekolah dengan dukungan dari pemerintah Indonesia. Jadi, bisa dilihat bahwa kami memiliki keinginan untuk memberikan edukasi.

Pekan lalu, Penasihat Keamanan Negara Myanmar, Thau Tun, mengatakan bahwa dia bernegosiasi dengan China dan Rusia untuk memblokir semua upaya untuk mengecam krisis ini?

Saya rasa tidak. Saya tidak pernah mendengar Thau Tun mengatakan itu. Saya rasa itu salah satu ulah media karena Anda tahu bagaimana cara kerja Dewan Keamanan PBB. Jika tidak semua anggota tetap DK PBB setuju dengan satu resolusi, tidak akan bisa ada resolusi. Jadi saya rasa, itu hanya asumsi dari media.

Kapan pemerintah Myanmar mengizinkan PBB melakukan investigasi di Rakhine? Karena hingga saat ini, masih banyak laporan mengatakan bahwa PBB tidak bisa mengakses Rakhine.

Ya, kita tidak bisa menerima karena misi pencarian fakta itu tidak layak untuk situasi di Myanmar. Ada dua fakta, satu kami sudah memiliki satu resolusi yang diadopsi dan diajukan oleh Dewan HAM di Jenewa dan pelapor khusus untuk Myanmar, pelapor khusus untuk HAM. Kami sudah menerimanya dan sampai sekarang masih berjalan. Itu satu hal, jadi jika kita menerima misi pencarian fakta lagi, akan terjadi pengulangan. Itu salah satu alasannya. Alasan lainnya, dari sudut pandang kedaulatan, ini sebenarnya adalah masalah internal pemerintah dan rakyat Myanmar. Jadi, itulah alasan kami tidak dapat menerimanya. Kita sudah memiliki resolusi dan sudah berjalan selama beberapa tahun. Jadi, kami tidak membutuhkan itu.

Bagaimana situasi di Rakhine sekarang?

Situasi sekarang sudah mulai stabil, semua sudah terkendali sekarang. Sekolah sudah mulai beroperasi, orang-orang sudah mulai kembali ke rumah, dan sudah mulai kembali normal. Namun, keadaan masih sangat sensitif. Keamanan serta stabilitas masih menjadi faktor penting di Rakhine.

Anda mengatakan situasi di Rakhine sudah mulai membaik dan bantuan kemanusiaan sudah mulai ada, tetapi ada beberapa laporan yang menyebutkan keadaan sebaliknya. Bagaimana Anda menanggapi hal tersebut?

Ya, tapi sekarang kami mengamati dan melihat banyak berita menyebar, banyak tuduhan, bahwa militer yang melakukan hal jahat kepada orang-orang, tetapi saya pikir, Anda tahu jika Anda ingin membahas ini, ini adalah isu yang sangat sensitif, tapi tidak ada bukti konkret. Ini masih akan menjadi tuduhan. Kami tidak dapat mengonfirmasi itu. Ada beberapa gambar di internet dan kami tidak dapat mengonfirmasi itu dalam konflik ini atau bukan. Kami tidak dapat mengonfirmasi itu. Anda mengatakan di awal tadi bahwa 1.000 orang tewas dalam konflik ini. Kami melihat di berita bahwa beberapa orang mengatakan itu ada 3.000 orang. Banyak berita bohong dan rumor yang beredar dan membuat semuanya jadi lebih sulit. Semua rumor itu tidak akan memberikan kontribusi bagi masalah ini dan memperburuk situasi.

[Gambas:Video CNN]

Kapan pemerintahan membuka akses untuk kemanusiaan?

Oh, ya. Saya harus mengatakan bahwa ini saatnya pemerintah membawa semua bantuan kemanusiaan. Kami sudah mengumumkan kepada dunia bahwa Myanmar akan menyediakan bantuan kemanusiaan untuk semua orang yang menderita akibat konflik. Artinya, setiap orang akan menerima bantuan itu dan kami sekarang bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri Indonesia mengenai pengiriman pertama bantuan kemanusiaan. Jadi, itu sedang berjalan dan sekarang waktunya untuk bantuan kemanusiaan juga untuk berupaya menjaga stabilitas bersama Indonesia.

Jadi pemerintah sudah mulai membuka (akses bantuan kemanusiaan)?

Ya, sudah dibuka. Sebelumnya, konflik sedang terjadi sehingga bantuan kemanusiaan tidak dapat diterima karena saat itu konflik sedang terjadi, sehingga semuanya tidak dapat dilakukan. Namun, sekarang sudah mulai stabil dan sekarang waktunya untuk bantuan kemanusiaan dan kami akan menerima bantuan kemanusiaan dari semua negara yang menawarkan. Sepengetahuan saya, bantuan kemanusiaan dari Indonesia akan dikirimkan ke Myanmar sesegera mungkin.