Malaysia Tarik Diri dari Pernyataan ASEAN Soal Rakhine

Jakarta, CNN Indonesia -- Malaysia menarik diri dari pernyataan ASEAN mengenai krisis di Rakhine, Myanmar, yang disampaikan di sela sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat.

"Malaysia menarik diri dari Chairman Statement karena kami berpandangan, pernyataan itu merupakan misinterpretasi dari realita situasi," ujar Menteri Luar Negeri Malaysia, Anifah Aman, sebagaimana dikutip New Straits Times, Minggu (24/9).

Dengan mundurnya Malaysia, kata Anifah, pernyataan itu tidak berdasarkan konsensus ASEAN. Anifah juga menyoroti, pernyataan ASEAN itu tidak menyebut Rohingya sebagai salah satu komunitas yang menjadi korban di Rakhine.

Namun, Anifah menekankan bahwa Malaysia tetap mengecam penyerangan Pasukan Penyelamat Rohingya Arakan (ARSA) ke militer Myanmar pada 25 Agustus lalu dan "operasi pembersihan" oleh otoritas yang menewaskan banyak warga sipil dan menyebabkan lebih dari 400 ribu orang Rohingya mengungsi.

Lihat juga: PBB Kumpulkan Kesaksian Pelanggaran HAM pada Rohingya

Malaysia juga menyatakan kekhawatirannya terhadap krisis kemanusiaan yang terjadi di Rakhine. Menrut Anifah, dunia tidak boleh tutup mata dan harus segera bertindak.

"Malaysia mendesak pemerintah Myanmar untuk menghentikan kekerasan, menghentikan penghancuran hidup dan properti, mengizinkan akses pengantaran bantuan kemanusiaan untuk Rohingya dan semua komunitas yang terkena dampak, dan menyelesaikan masalah pengungsi Rohingya," tutur Anifah.

Melalui pernyataan itu, Anifah juga mendesak pemerintah Myanmar untuk mengidentifikasi masalah akar agar Rohingya dapat membangun kehidupannya kembali.

Sebagaimana dilansir Channel NewsAsia, dalam pernyataan bersamanya, ASEAN memang tidak menyebut Rohingya.

[Gambas:Twitter]

Mereka hanya menyebut, "Para Menteri Luar Negeri mengetahui situasi di Rakhine merupakan isu inter-komunal yang kompleks dengan akar sejarah yang dalam."

Melanjutkan pernyataannya, ASEAN menulis, "Mereka [para menlu negara anggota] sepakat mendesak semua pihak yang terlibat untuk menghindari tindakan yang dapat memperkeruh situasi."

ASEAN juga menyatakan, mereka "menyambut" komitmen otoritas Myanmar untuk emmastikan keselamatan warga sipil, dan langkah cepat guna mengakhiri kekerasan di Rakhine, serta memulihkan kondisi sosial-ekonomi.

Para menlu ASEAN juga meminta Myanmar untuk segera menyelesaikan masalah pengungsi melalui proses verifikasi.

Menutup pernyataannya, ASEAN menulis, "Para Menteri Luar Negeri siap mendukung Pemerintah Myanmar dalam upaya membawa perdamaian, stabilitas, supremasi hukum, dan untuk menghadirkan harmoni dan rekonsiliasi di antara berbagai komunitas, juga pembangunan berkelanjutan dan adil di Rakhine." (has)