"Saya akan membubarkan Dewan Perwakilan pada 28 September mendatang," kata Abe kepada wartawan dalam jumpa pers pada Senin (25/9).
Pembubaran Dewan Perwakilan merupakan langkah awal untuk menyelenggarakan pemilu. Meski Abe tidak mengatakan waktu yang pasti, namun pemilu dilaporkan akan berlangsung pada 22 Oktober mendatang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Strategi ini juga dilakukan Abe untuk mempertahankan mayoritas Partai Demokratik Liberal (LDP) di kamar bawah parlemen.
Survei harian bisnis Nikkei pada akhir pekan lalu menunjukkan 44 persen responden memilih LDP, sementara partai oposisi utama, Demokrat, hanya mendapatkan 8 persen suara.
Survei memaparkan elektabilitas Abe juga meningkat menjadi sekitar 50 persen dari 30 persen pada Juli lalu, menyusul sikap keras Jepang dalam merespons provokasi Korea Utara yang terus mengancam dalam beberapa bulan terakhir.
Survei menunjukkan sebagian besar pemilih menyambut baik citra tegas Abe dalam menghadapi ancaman nuklir dan rudal Korut.
Abe pun meyakinkan publik Jepang bahwa keputusannya untuk menggelar pemilu sela tidak akan memengaruhi sikap Tokyo dalam merespons Pyongyang.
Namun demikan, seperlima pemilih yang disurvei mengatakan masih ragu-ragu untuk memilih. Hal ini membuka peluang bagi partai oposisi untuk menarik dukungan dalam pemilu.
[Gambas:Twitter]
Di saay yang sama, sejumlah pengamat seperti Jeff Kingston, direktur Studi Asia dari Universitas Temple, Jepang, menganggap "belum ada partai oposisi yang sebanding [dengan LDP] di Jepang."
"LDP adalah raksasa di antara kurcaci. Butuh skandal besar untuk menggagalkan Abe," kata Kingston.
Masalah Domestik Jepang
Walaupun Abe diprediksi berpeluang besar memenangkan pemilu, sejumlah pertanyaan masih muncul apakah perdana menteri ke-63 itu bisa meraup dua per tiga suara mayoritas parlemen untuk mereformasi konstitusi dan memperkuat militer Jepang yang selama ini menjadi salah satu prioritasnya.
Selain krisis Korut, Jepang juga masih harus menghadapi sejumlah masalah domestik seperti pelemahan ekonomi dan penyusutan tenaga kerja seiring dengan tingkat kelahiran yang rendah.
Pemerintahan Kim Jong-un terus mengganggu keamanan Jepang melalui uji coba peluncuran rudal. (KCNA via REUTERS) |
Dia memperingatkan, para pemilih bisa menganggap pemilu sebagai langkah sinis dan oportunis Abe untuk mengalihkan perhatian rakyat dari skandal yang selama ini menggerus popularitas Abe.
"Pemilu cepat ini mungkin terlihat normal bagi Jepang, tapi sulit dimengerti bagi dunia internasional," ucapnya menambahkan seperti dikutip AFP.
(aal)
Pemerintahan Kim Jong-un terus mengganggu keamanan Jepang melalui uji coba peluncuran rudal. (KCNA via REUTERS)