Malaysia Hentikan Impor dari Korea Utara

Reuters , CNN Indonesia | Jumat, 13/10/2017 13:57 WIB
Malaysia Hentikan Impor dari Korea Utara Negara-negara Asia Tenggara didesak oleh AS untuk mengurangi hubungan dagang dengan Korea Utara sementara warga negara itu merayakan hari ketakutan dunia. (KCNA via Reuters)
Jakarta, CNN Indonesia -- Malaysia menghentikan impor dari Korea Utara yang merupakan bagian dari upaya global untuk mengurangi pendanaan program nuklir dan rudal negara pimpinan Kim Jong Un tersebut.

Data departemen statistik Malaysia memperlihatkan bahwa negara yang sebelumnya adalah sekutu dekat Korea Utara ini tidak membeli barang pada Juni dan Juli 2017.

Lima bulan pertama tahun ini Malaysia membelanjakan dana sebesar US$4,89 juta untuk membeli barang dari Korea Utara.

Hubungan Korea Utara dan Malaysia menjadi renggang sejak pembunuhan kakak Kim Jong Un di bandara internasional Kuala Lumpur.

Amerika Serikat dan Korea Selatan sebelumnya mengatakan bahwa pembunuhan dilakukan atas perintah Kom Jong Un.

Bulan lalu Kuala Lumpur melarang warga negara itu berkunjung ke Korea Utara. Langkah ini diambil dua minggu setelah Perdana Menteri Najib Razak bertemu dengan Pesiden Donald Trump di Gedung Putih.
Kunjungan ini mendorong popularitas Perdana Menteri Najib di dalam negeri setelah terseret kasus terkait dana investasi pemerintah yang sedang diselidiki oleh Departemen Kehakiman AS.

Setelah pertemuan itu Trump mengatakan bahwa Perdana Menteri Malaysia ini “tidak lagi melakukan hubungan bisnis dengan Korea Utara, dan kami menganggap langkah itu sangat penting.”

Malaysia adalah sumber pemasukan keuangan Korea Utara yang utama. Warga dari kedua negara bisa saling mengunjungi tanpa visa.
Ratusan warga Korea Utara bekerja di Malaysia, dan yang terpenting adalah operasi menyalurkan uang tunai ke rejim Korea Utara.

Sebelumnya, kantor berita Reuters melaporkan bahwa badan intelijen Korea Utara memiliki cabang di Kuala Lumpur.

Penghentian impor dari Korea Utara ini terjadi setelah PBB dan AS menjatuhkan sanksi keras yang melarang ekspor dan menghukum perusahaan atau individu yang berhubungan secara bisnis dengan Korea Utara.
Pada 11 September PBB juga melarang ekspor tekstil Korea Utara yang menguntungkan, dan perusahaan atau individu dilarang mendirikan perusahaan patungan dengan negara itu.

Sepuluh hari kemudian Trump mengeluarkan peraturan presiden yang mengatur hukuman terhadap perusahaan atau individu yang berhubungan bisnis dengan Korea utara. Hukuman itu berupa membatasi akses ke sistem finansial Amerika Serikat, membekukan aset atau keduanya.

Negara-negara Asia Tenggara lain juga mengurangi impor dari Korea Utara. Bulan lalu FIlipina mengatakan telah menghentikan perdagangan dengan Korea Utara untuk mematuhi sanksi PBB.
Impor Thailand dari Januari hingga Agustus turun US$400 ribu, dibandingkan US$1,8 juta dalam periode yang sama tahun sebelunya.

Sementara Indonesia malah meningkatkan impor dari Korea Utara hingga US$1,8 juta dibandingkan US$910 ribu tahun sebelumnya. Peningkatan impor ini dilakukan pada periode Januari-Juli sebelum sanksi baru PBB dijatuhkan.

Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson, yang pada Agustus berkeliling negara Asia Tenggara, mendesak negara-negara itu menghentikan aliran dana ke Korea Utara.

Wakil Menlu untuk Asia dan Pasifik Susan Thornton mengatakan pada wartawan bahwa banyak perusahaan Korea Utara mempergunakan Bangkok sebagai pusat untuk kawasan Asia Tenggara dan perusahaan-perusahaan itu sering berganti nama.

[Gambas:Video CNN]