Menang Pemilu, Abe Dorong Amandemen Konstitusi Pasifis Jepang

Jakarta, CNN Indonesia -- Setelah bloknya menang telak dalam pemilihan umum, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe kemungkinan besar menjadi pemimpin yang paling lama menjabat sekaligus mendorong kembali revisi konstitusi pasifis di negaranya.

Pasal 9 konstitusi Jepang yang disusun oleh Amerika Serikat, jika diartikan secara harfiah, melarang keberadaan pasukan bersenjata. Namun, pemerintah Jepang mengartikannya sebagai larangan untuk mempunyai kemampuan untuk menyerang saja.

Para pendukung keinginan Abe untuk mengklarifikasi status ambigu militer Jepang menyatakan bakal menyusun undang-undang berdasarkan status quo. Sementara para pengkritik khawatir hal tersebut bakal memungkinkan pengembangan peran militer di luar negeri.

Abe menyatakan tidak akan berpegang pada target yang ia miliki untuk menerapkan perubahan pada 2020 ini. "Pertama, saya akan memperdalam debat dan meraih sebanyak mungkin persetujuan dari orang-orang," ujarnya dalam wawancara televisi yang dikutip Reuters, Senin (23/10).

"Kita mesti memprioritaskan itu," kata Abe.

Rekanan LDP, Komeito, berhati-hati soal perubahan atas konstitusi yang disusun usai kekalahan Jepang di Perang Dunia II itu. Sejumlah partai oposisi menginginkan perubahan, tapi masih banyak perbedaan pada detailnya.

Lihat juga: Shinzo Abe Menang Telak dalam Hitung Cepat Pemilu Jepang

Koalisi yang dipimpin partai Abe, Partai Liberal Demokrat (LDP), memenangkan 312 kursi secara keseluruhan, mempertahankan "mayoritas super" di kamar bawah parlemen yang diisi oleh 465 anggota.

Abe telah menjabat sejak Desember 2012 lalu dan kemungkinan besar mengamankan masa jabatan ketiganya sebagai pemimpin LDP pada September ini. Hal ini juga berarti strategi pertumbuhan "Abenomics" yang berpusat pada kebijakan keuangan sangat ringan mungkin bakal berlanjut.

Gelaran pemilu Jepang. (REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

Hasil resmi final dari pemilu yang bertepatan dengan kedatangan topan ini diperkirakan bakal diumumkan pada Senin.

Amandemen di Jepang mesti disetujui oleh dua per tiga masing-masing kamar parlemen dan mayoritas publik dalam referendum.

Lihat juga: Hari Pertama Kampanye, Shinzo Abe Langsung Diserang

"Kini dengan partai-partai pro perubahan konstitusi menempati lebih dari dua per tiga parlemen, konstitusi akan menjadi isu politik paling penting tahun depan," kata Hidenori Suezawa, analis pasar finansial dan fiskal di SMBC Nikko Securities.

"Dan seperti yang kita lihat di Inggris ... referendum bisa berisiko. Jadi sementara Abe kemungkinan besar kembali menjabat menjadi Perdana Menteri untuk saat ini, masih terlalu dini untuk mengatakan ia bisa mempertahankan jabatannya hingga 2021."

Sementara itu, Abe menolak berkomentar ketika ditanya apakah akan kembali maju menjadi perdana menteri untuk ketiga kali.

Dia menyatakan memerlukan mandat baru untuk menyelesaikan "krisis nasional" yang diakibatkan ancaman peluru kendali dan nuklir Korea Utara dan populasi yang lekas menua.

Lihat juga: Krisis Korut, PM Jepang Adakan Pemilu Sela

Abe menyelenggarakan pemilu di tengah kebingungan oposisi dan peningkatan elektabilitasnya setelah sempat diguncang skandal kolusi dan citra arogan yang mencuat di awal tahun ini.

Ia mendukung sikap keras Presiden Donald Trump terhadap Korea Utara yang telah dua kali meluncurkan rudal melintasi wilayah Jepang. Trump yang mempertimbangkan semua opsi, termasuk militer, berencana mengunjungi Jepang pada 5-7 November untuk mempererat hubungan.

(aal)