Catalonia Deklarasikan Kemerdekaan dari Spanyol

Jakarta, CNN Indonesia -- Parlemen regional Catalonia mendeklarasikan kemerdekaan dari Spanyol pada Jumat (27/10) melalui pemungutan suara yang kini kemungkinan besar dinyatakan ilegal oleh Mahkamah Konstitusi Spanyol.

Mosi kemerdekaan diloloskan oleh dewan perwakilan yang diisi 135 anggota, dengan perbandingan 70 suara mendukung, 10 menentang dan 2 abstain, kata ketua parlemen, sebagaimana dikutip Reuters.

Anggota dari Partai Sosialis, Partai Rakyat dan Ciudadanos meninggalkan ruang sidang sebelum pemungutan suara dalam rangka protes.

Keputusan ini diambil hanya beberapa saat sebelum Spanyol menerapkan kewenangan pusat di daerah otonom itu. Langkah yang tak pernah dilakukan sebelumnya ini berisiko semakin memicu kekisruhan setelah parlemen menyatakan merdeka.

Kamar atas parlemen Spanyol, Senat, dan parlemen Catalan sama-sama menyelenggarakan pertemuan pada 10.00 waktu setempat untuk membahas penerapan Pasal 155 konstitusi yang memungkinkan pemerintahan pusat untuk mengambil alih wilayah pelanggar hukum.

Namun, ada ketidakpastian soal bagaimana langkah ini akan berlaku di lapangan dan apakah warga Catalan akan menerimanya. Sejumlah pendukung kemerdekaan telah berjanji akan melakukukan kampanye pembangkangan sipil.

Lihat juga: Spanyol Siap Kuasai Catalonia Malam Ini

Krisis telah memecah Catalonia dan memicu kebencian luar biasa terhadap Spanyol. Peristiwa ini juga membuat perusahaan-perusahaan hengkang dari wilayah sejahtera itu dan mengkhawatirkan para pemimpin Eropa yang takut negara-negara lain mengikuti jejak Barcelona.

Izin dari Senat, di mana Perdana Menteri Mariano Rajoy memegang mayoritas absolut, dibutuhkan untuk menerapkan peraturan tersebut. Pemungutan suara di sana diperkirakan akan digelar pada 14.00 waktu setempat atau 19.00 WIB.

Rajoy kemudian diperkirakan akan menggelar rapat kabinet untuk mengadopsi langkah awal menguasai Catalonia secara langsung. Hal itu bisa termasuk pemecatan penyelenggara pemerintah regional dan pengambilalihan kekuatan polisi lokal.