Sebagaimana dilansir Reuters, koalisi yang dipimpin oleh Partai Demokratik Liberal Jepang itu meraih dua pertiga suara "mayoritas super" di majelis rendah parlemen dalam pemilu 22 Oktober lalu.
Abe diperkirakan akan menunjuk kembali para menteri dalam jajaran kabinetnya sekarang. Ia kemudian diprediksi akan memerintahkan kabinetnya untuk menyusun anggaran tambahan yang akan diumumkan pada 31 Maret mendatang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pasal 9 konstitusi Jepang yang disusun oleh Amerika Serikat, jika diartikan secara harfiah, melarang keberadaan pasukan bersenjata. Namun, pemerintah Jepang mengartikannya sebagai larangan untuk mempunyai kemampuan untuk menyerang saja.
[Gambas:Video CNN]
Para pendukung keinginan Abe untuk mengklarifikasi status ambigu militer Jepang menyatakan bakal menyusun undang-undang berdasarkan status quo. Sementara itu, para pengkritik khawatir hal tersebut bakal memungkinkan pengembangan peran militer di luar negeri.
Sebelumnya, Abe menyatakan tidak akan berpegang pada target yang ia miliki untuk menerapkan perubahan pada 2020 ini.
"Pertama, saya akan memperdalam debat dan meraih sebanyak mungkin persetujuan dari orang-orang," ujarnya dalam wawancara televisi yang dikutip Reuters, Senin (23/10). (has)