Jakarta, CNN Indonesia -- Hakim Spanyol membebaskan ketua parlemen Catalonia, Carme Forcadell, juga empat pembuat kebijakan lainnya dengan jaminan, sementara aparat penegak hukum menyelidiki peran mereka dalam
deklarasi kemerdekaan yang dianggap tak sesuai konstitusi.
"Semua tersangka sudah menjamin bahwa mereka antara tak melanjutkan aktivitas politik, atau jika masih aktif, tidak akan mendukung tindakan yang tak sesuai dengan kerangka konstitusi," demikian pernyataan Hakim Pablo Llarena dalam pernyataan resminya, Kamis (9/11).
Seorang sumber mengatakan kepada
Reuters, Forcadell akan ditransfer ke tahanan Alcala Melco hingga dia membayar jaminan 150 ribu euro. Empat pembuat kebijakan lainnya harus memberikan jaminan 25 ribu euro.
Sementara itu, delapan anggota pemerintahan daerah Catalonia bersama dua pemimpin kelompok akar rumput kemerdekaan masih ditahan sembari menunggu persidangan di Pengadilan Tinggi atas tuduhan pemberontakan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pengadilan Tinggi juga masih menghincar mantan Presiden Catalonia, Carles Puigdemont, bersama empat anggota kabinetnya yang berlindung ke Brussels setelah dipecat pasca-deklarasi kemerdekaan.
Jajaran pemerintah Catalonia ini ditahan karena dianggap melakukan pemberontakan dengan mendeklarasikan kemerdekaan, sesuai hasil
referendum pada awal Oktober lalu.
[Gambas:Video CNN]Setelah deklarasi tersebut, Perdana Menteri Spanyol, Mariano Rajoy, langsung menerapkan Pasal 155 konstitusi yang memberi kewenangan kepadanya untuk mencabut otonomi Catalonia dan mengambil alih daerah tersebut.
Rajoy pun langsung memecat para pemimpin referendum dan bakal menyelenggarakan pemilihan umum untuk mengisi kekosongan kursi itu.
Sebelumnya, Forcadell mengatakan kepada Mahkamah Agung bahwa deklarasi kemerdekaan itu tidak mengikat secara hukum.
Namun di sisi lain, dia juga mengatakan bahwa tindakan Rajoy adalah aksi "kudeta" dan "menghancurkan demokrasi."
(has)