Bersikeras Soal Nuklir, PBB Beri Sanksi Baru Bagi Korut

Jakarta, CNN Indonesia -- Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) memberlakukan sanksi baru terhadap Korea Utara. Sanksi ini diberikan akibat uji coba rudal balistik Pyongyang akhir November lalu. Langkah tersebut dinilai akan berdampak pada ekonomi negara tersebut.

Sanksi tersebut diadopsi dari rancangan AS untuk membatasi pasokan energi dan memperketat penyelundupan serta penggunaan pekerja Korut di luar negeri.

Duta besar AS untuk PBB, Nikki Haley mengklaim per Jumat, (22/12) kemarin mulai membatasi pasokan ke Korut. Langkah tersebut diambil karena negara tertutup itu memilih jalan isolasi setelah PBB berulang kali menawarkan pilihan.

Lihat juga: Korut Diduga Kembangkan Rudal Pembawa Bakteri Antraks

"Kami akan terus melanjutkan untuk menyesuaikan pilihan agresif rezim Kim Jong Un dengan sanksi internasional. Korea Utara adalah contoh kejahatan paling tragis di dunia modern ini," kata Haley.

Haley menyebutkan bahwa resolusi PBB memutuskan untuk memangkas pasokan bensin, solar dan produk minyak lainnya sebesar 89 persen. Resolusi tersebut juga melarang ekspor peralatan industri, mesin, kendaraan transportasi serta logam industri ke Korea Utara.

Hal itu juga mengharuskan negara-negara yang menggunakan buruh Korea Utara untuk mengirim mereka kembali selambat-lambatnya 24 bulan sejak diadopsinya keputusan tersebut.

Resolusi tersebut juga mengharuskan negara-negara untuk menghentikan kapal-kapal pasokan minyak secara ilegal ke Korea Utara melalui transfer kapal ke kapal dan melarang mereka menyelundupkan batubara Korea Utara dan komoditas terlarang lainnya melalui laut.

Sanksi ini diberlakukan PBB menyusul sikap Korut yang menolak untuk menghentikan uji coba nuklirnya. Pada November lalu, sejumlah sanksi juga sudah dijatuhkan ke Korut.

Lihat juga: AS Terang-terangan Tuding Korut Dalang Ransomware Wannacry

Sanksi itu di antaranya mencakup melarang Pyongyang untuk mengimpor seluruh gas alam cair dan kondensat. Dan melarang Korut untuk mengekspor produk tekstil mereka.

Untuk sektor tenaga kerja, semua negara dilarang untuk menerbitkan izin kerja bagi pekerja berpaspor Korea Utara. AS sendiri sudah mengambil langkah sepihak terhadap negara tersebut pada Juli, Agustus, September, Oktober dan November.

Dan Sekretaris Negara Rex Tillerson telah mengatur sebuah "tekanan damai" yang bertujuan untuk secara perlahan memotong hubungan diplomatik dan sumber keuangan Pyongyang, untuk memaksanya datang ke meja perundingan. (eks)