Retno Minta Duterte Bantu Bebaskan 5 WNI Sandera Abu Sayyaf
Riva Dessthania Suastha | CNN Indonesia
Kamis, 04 Jan 2018 16:54 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi meminta bantuan Presiden Filipina Rodrigo Duterte untuk mempercepat pembebasan lima warga negara Indonesia yang disandera kelompok Abu Sayyaf sejak 2016 lalu.
Permintaan itu diungkapkan Retno saat melakukan kunjungan ke Manila dan bertemu Duterte pada Kamis (3/1).
“Masih ada lima WNI yang menjadi sandera. Saat bertemu Presiden Duterte, Menlu pun meminta perhatian Filipina untuk membantu pembebasan,” ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Arrmanatha Nasir, di Jakarta, Kamis (4/1).
Menurut Arrmanatha, pemerintah RI juga berharap Duterte sebagai eks Wali Kota Davao bisa menekan pihak penyandera.
Arrmanatha mengatakan, sejauh ini pemerintah Indonesia bekerja sama dengan otoritas Filipina terus berupaya membebaskan kelima sandera WNI yang diculik 2016 lalu itu.
Pemerintah melalui Kedutaan Besar RI di Manila dan Konsulat Jenderal di kota Davao juga terus memantau pergerakan para sandera.
Dia menekankan bahwa pemerintah tidak akan bernegosiasi, apalagi membayar tebusan untuk membebaskan para sandera tersebut.
“Karena itu, ini tidak mudah. Prinsipnya kita tidak ingin negosiasi dengan penyandera. Kita minta mereka untuk bebaskan warga negara kita. Selama ini, kami terus melakukan berbagai komunikasi dengan otoritas Filipina mengenai masalah ini,” katanya.
Kelima WNI itu adalah bagian dari tujuh anak buah kapal ikan yang diculik Abu Sayyaf dalam rentang waktu berdekatan pada 2016 lalu. Dua di antara tujuh ABK tersebut berhasil kabur dan diselamatkan militer Filipina pada September 2017.
Abu Sayyaf telah lama menjadi ancaman keamanan bagi Filipina. Kelompok yang berbaiat kepada ISIS itu terbentuk pada 90-an dengan sokongan dana dari jaringan Al Qaidah.
Kelompok ini dikenal kerap melakukan membajak kapal asing dan menyandera awaknya dengan tuntutan tebusan. Abu Sayyaf tak segan membunuh para sanderanya jika tebusan yang mereka minta tak dibayarkan.
Karena meningkatnya ancaman penyanderaan Abu Sayyaf dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia bersama Filipina dan Malaysia sepakat menggelar patroli laut terkoordinasi di sekitar perairan Sabah, Sulu, dan Sulawesi. (has)
Permintaan itu diungkapkan Retno saat melakukan kunjungan ke Manila dan bertemu Duterte pada Kamis (3/1).
“Masih ada lima WNI yang menjadi sandera. Saat bertemu Presiden Duterte, Menlu pun meminta perhatian Filipina untuk membantu pembebasan,” ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Arrmanatha Nasir, di Jakarta, Kamis (4/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pemerintah melalui Kedutaan Besar RI di Manila dan Konsulat Jenderal di kota Davao juga terus memantau pergerakan para sandera.
Dia menekankan bahwa pemerintah tidak akan bernegosiasi, apalagi membayar tebusan untuk membebaskan para sandera tersebut.
“Karena itu, ini tidak mudah. Prinsipnya kita tidak ingin negosiasi dengan penyandera. Kita minta mereka untuk bebaskan warga negara kita. Selama ini, kami terus melakukan berbagai komunikasi dengan otoritas Filipina mengenai masalah ini,” katanya.
Abu Sayyaf telah lama menjadi ancaman keamanan bagi Filipina. Kelompok yang berbaiat kepada ISIS itu terbentuk pada 90-an dengan sokongan dana dari jaringan Al Qaidah.
Kelompok ini dikenal kerap melakukan membajak kapal asing dan menyandera awaknya dengan tuntutan tebusan. Abu Sayyaf tak segan membunuh para sanderanya jika tebusan yang mereka minta tak dibayarkan.
Karena meningkatnya ancaman penyanderaan Abu Sayyaf dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia bersama Filipina dan Malaysia sepakat menggelar patroli laut terkoordinasi di sekitar perairan Sabah, Sulu, dan Sulawesi. (has)
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK