Liga Arab Kembali Bahas Pengakuan Trump soal Yerusalem
Riva Dessthania Suastha | CNN Indonesia
Jumat, 12 Jan 2018 01:20 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Liga Arab akan kembali bertemu untuk membahas pengakuan Presiden Amerika Serikat Donald Trump atas Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Menurut pernyataan Liga Arab, Rabu (10/1) pertemuan akan digelar pada 1 Februari mendatang.
Enam menteri luar negeri negara Arab sepakat untuk mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengakui Palestina sebagai negara merdeka dan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, pekan lalu.
Liga Arab mengecam keras keputusan kontroversial AS bahkan beberapa hari sebelum Trump mengumumkannya pada 6 Desember lalu.
Organisasi yang beranggotakan 22 negara di Timur Tengah dan Afrika Utara itu juga menyebut bahwa keputusan Gedung Putih itu memicu kekerasan baru dan mengancam perdamaian di kawasan.
[Gambas:Video CNN]
Organisasi regional itu juga menganggap langkah Trump itu "berbahaya dan melanggar hukum internasional."
Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi pada akhir pekan lalu juga mengumumkan bahwa Liga Arab tengah menggalang dukungan internasional untuk mengakui Palestina sebagai negara merdeka.
Hal itu diungkapkan Safadi dalam konferensi pers bersama Ketua Liga Arab Abul Gheit setelah pertemuan keduanya di Ibu Kota Yordania, Amman, Sabtu (6/1).
"Ada keputusan politik untuk mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel dan kami akan berjuang mencapai keputusan politik internasional untuk mengakui negara Palestina dengan Yerusalem (Timur) sebagai ibu kotanya," kata Safadi dalam pertemuan yang dihadiri Menteri Luar Negeri Mesir, Arab Saudi, Maroko, otoritas Palestina, dan menteri Uni Emirat Arab itu.
[Gambas:Video CNN]
Selain mengubah status Yerusalem, Trump juga berkeras memindahkan kedutaan besarnya untuk Israel dari Tel Aviv ke kota suci bagi tiga agama itu.
Trump mendasari keputusannya itu pada peraturan Kongres tahun 1995 yang memerintahkan eksekutif AS memindahkan kedubesnya ke Yerusalem.
Meski begitu, para pendahulu Trump sejak Presiden Bill Clinton melalui hak prerogatif presiden selalu mengeluarkan penangguhan terhadap keputusan itu demi menghindari konflik di Timur Tengah.
Karena itu, keputusan Trump ini menuai banyak kecaman tak hanya dari negara Arab, negara Muslim, tapi juga negara Barat seperti Inggris, Perancis, Jerman.
Majelis Umum PBB bahkan mengadopsi resolusi yang menolak keputusan Trump itu pada 21 Desember lalu. Mayoritas negara anggota atau 128 dari 193 anggota PBB termasuk Rusia, China, bahan Korea Utara turut menentang langkah AS tersebut.
(nat)
Enam menteri luar negeri negara Arab sepakat untuk mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengakui Palestina sebagai negara merdeka dan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, pekan lalu.
Liga Arab mengecam keras keputusan kontroversial AS bahkan beberapa hari sebelum Trump mengumumkannya pada 6 Desember lalu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
[Gambas:Video CNN]
Organisasi regional itu juga menganggap langkah Trump itu "berbahaya dan melanggar hukum internasional."
Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi pada akhir pekan lalu juga mengumumkan bahwa Liga Arab tengah menggalang dukungan internasional untuk mengakui Palestina sebagai negara merdeka.
Hal itu diungkapkan Safadi dalam konferensi pers bersama Ketua Liga Arab Abul Gheit setelah pertemuan keduanya di Ibu Kota Yordania, Amman, Sabtu (6/1).
"Ada keputusan politik untuk mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel dan kami akan berjuang mencapai keputusan politik internasional untuk mengakui negara Palestina dengan Yerusalem (Timur) sebagai ibu kotanya," kata Safadi dalam pertemuan yang dihadiri Menteri Luar Negeri Mesir, Arab Saudi, Maroko, otoritas Palestina, dan menteri Uni Emirat Arab itu.
[Gambas:Video CNN]
Selain mengubah status Yerusalem, Trump juga berkeras memindahkan kedutaan besarnya untuk Israel dari Tel Aviv ke kota suci bagi tiga agama itu.
Trump mendasari keputusannya itu pada peraturan Kongres tahun 1995 yang memerintahkan eksekutif AS memindahkan kedubesnya ke Yerusalem.
Meski begitu, para pendahulu Trump sejak Presiden Bill Clinton melalui hak prerogatif presiden selalu mengeluarkan penangguhan terhadap keputusan itu demi menghindari konflik di Timur Tengah.
Karena itu, keputusan Trump ini menuai banyak kecaman tak hanya dari negara Arab, negara Muslim, tapi juga negara Barat seperti Inggris, Perancis, Jerman.
Majelis Umum PBB bahkan mengadopsi resolusi yang menolak keputusan Trump itu pada 21 Desember lalu. Mayoritas negara anggota atau 128 dari 193 anggota PBB termasuk Rusia, China, bahan Korea Utara turut menentang langkah AS tersebut.
(nat)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK