Iran Resmi Cabut Blokir Terhadap Telegram dan Instagram

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Iran kembali membuka akses bagi warganya menggunakan aplikasi pesan Telegram yang beberapa waktu lalu sempat diblokir akibat krisis politik di 'Negeri Para Mullah' tersebut.

Jurnalis AFP berhasil mengakses aplikasi Telegram dan pemerintah secara resmi juga telah mengumumkan pencabutan blokir terhadap Telegram.

"Informasi mengenai berakhirnya penutupan Telegram itu benar," kata juru bicara Kementerian Telekomunikasi Iran kepada AFP.

Lihat juga: Kontrol Unjuk Rasa, Iran Blokir Instagram dan Telegram

Telegram merupakan salah satu aplikasi media sosial yang sangat populer di Iran dengan jumlah pengguna tercatat sekitar 25 juta orang.

Pemerintah sempat memblokir penggunaan aplikasi tersebut saat krisis politik yang ditandai aksi demo besar-besaran terhadap pemerintah terjadi di Iran selama lima hari.

Kantor berita ISNA menulis pemblokiran Telegram telah dicabut sepenuhnya berdasarkan perintah Presiden Hassan Rouhani.

Lihat juga: Ahmadinejad Ditahan atas Dugaan Penghasutan

Selain sempat menutup Telegram, pemerintah juga menutup Instagram. Selain itu, pemerintah memblokir sejumlah aplikasi VPN yang selama ini digunakan warga Iran untuk menyiasati sejumlah media sosial seperti facebook, Twitter, dan YouTube yang telah lama diblokir.

Itu dilakukan setelah pemerintah Iran menuduh kalangan kontra revolusi dan kelompok asing memicu kerusuhan melalui propaganda di sosial media.

Rouhani mengatakan saat krisis politik terjadi, penutupan itu dibutuhkan namun tidak dilakukan permanen.

Lihat juga: Khamenei Sebut Demonstrasi di Iran Akibat Provokasi Musuh

Dia lantas menuduh lawannya dari kelompok konservatif telah memanfaatkan krisis politik Iran untuk mendesak diberlakukannya sensor yang semakin luas.

"Mereka (kelompok konservatif) ingin memanfaatkan situasi untuk menutup sosial media untuk selamanya. Mereka mungkin bisa tertidur pulas, tapi tidak bagi masyarakat. Sekitar 100 ribu orang kehilangan pekerjaannya," kata Rouhani pada 9 Januari, merujuk keluhan dari para pebisnis yang merugi akibat penutupan media sosial. (wis)