Eropa akan Hapus Biodiesel dari Sawit Termasuk dari Indonesia

Natalia Santi, CNN Indonesia | Senin, 15/01/2018 06:35 WIB
Eropa akan Hapus Biodiesel dari Sawit Termasuk dari Indonesia Parlemen Eropa akan menghapus penggunaan biodiesel dari minyak nabati pada 2030 dan dari minyak kelapa sawit termasuk dari Indonesia, pada 2021. (CNN Indonesia/ Hesti Rika)
Jakarta, CNN Indonesia -- Parlemen Eropa akan menghapus penggunaan biodiesel dari minyak nabati  pada 2030 dan dari minyak kelapa sawit, termasuk dari Indonesia, pada 2021.

Upaya itu akan diwujudkan lewat pemungutan suara rancangan Proposal Energi bertajuk  "Report on the Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the Promotion of the use of Energy from Renewable Sources" di kantor Parlemen Eropa, Strasbourg, Rabu (17/1).

Indonesia berpandangan bahwa usulan Komite Lingkungan Hidup (ENVI) Parlemen Eropa tersebut bertentangan dengan prinsip perdagangan bebas dan adil dan menjurus kepada terjadinya diskriminasi “crop apartheid” terhadap produk sawit di Eropa.


"Indonesia telah mengadvokasi pentingnya kelapa sawit sebagai salah satu elemen utama dari kepentingan nasional Indonesia, terutama karena menyangkut kesejahteraan 17 juta warga Indonesia, termasuk petani kecil, yang bergantung secara langsung maupun tidak langsung dari industri kelapa sawit," demikian Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Brussels lewat rilisnya.



Dalam ASEAN-EU Summit di Manila, November 2017, Presiden Joko Widodo menegaskan agar praktek diskriminasi dan kampanye hitam terhadap kelapa sawit Indonesia dihentikan, terutama di Eropa.

Menteri Luar Negeri, Retno LP Marsudi juga menekankan adanya keterkaitan erat antara kelapa sawit dan upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia, sesuai dengan aspirasi dalam komitmen SDGs 2030.

Dalam pidato tahunannya, Menlu Retno menyatakan Indonesia tidak akan diam menghadapi kampanye negatif dan diskriminasi di Eropa dan Amerika Serikat terhadap kelapa sawit.

"Indonesia akan terus mengintensifkan langkah melawan kampanye hitam serta terus mempromosikan sustainable palm oil dan pencapaian SDGs," kata Retno dalam pidato tahunan di Kementerian Luar Negeri, Selasa (9/1).

Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita, juga menegaskan bahwa langkah menolak produk kelapa sawit bisa mengganggu hubungan kerja sama ekonomi Indonesia–UE. Terutama di tengah guliran perundingan Indonesia – EU Comprehensive Economic Partnership Agreement (I – EU CEPA).    

KBRI Brussel telah menggalang aliansi dengan kedubes negara-negara produsen sawit di Brussel seperti Brazil, Ekuador, Guatemala, Honduras, Kolombia, dan Malaysia.

"Sebagai langkah bersama, akan disusun sebuah joint letter kepala perwakilan negara-negara produsen sawit kepada Parlemen Eropa sebagai bentuk “protes”," tulis KBRI Brussel dalam rilisnya.



Selain itu juga akan dilakukan demarche kolektif secara langsung kepada Presiden Parlemen Eropa, Antonio Tajani, menjelang dilaksanakannya dialog segitiga antara Parlemen Eropa, Komisi Eropa, dan Dewan Eropa pada bulan Februari mendatang, yang akan membahas kebijakan UE pasca voting.  

Kepada Uni Eropa, Indonesia menegaskan kesiapan kerja samamembangun pengertian yang lebih baik mengenai sustainability kelapa sawit Indonesia termasuk mengenai penguatan sertifikasi ISPO.

Indonesia juga menggarisbawahi pentingnya free trade dan mematuhi terhadap prinsip-prinsip WTO. Indonesia juga mendesak agar Uni Eropa menghentikan tindakan-tindakan diskriminasi yang mendiskreditkan kelapa sawit.

Indonesia menegaskan bahwa dari segi produktivitas, kelapa sawit jauh lebih efektif daripada minyak nabati lainnya seperti lobak dan minyak kedelai karena menggunakan areal lahan yang lebih sedikit.    
    

(nat)