Pemerintahan Trump Resmi Terapkan 'Shutdown'
Mesha Mediani | CNN Indonesia
Sabtu, 20 Jan 2018 12:23 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintahan AS resmi menerapkan ’government shutdown’ usai para senator gagal mencapai kesepakatan terkait dengan dana operasional pemerintah.
Ini merupakan penghentian layanan publik pertama yang modern antara Kongres dengan Gedung Putih, bersamaan dengan peringatan setahun pemerintahan Donald Trump.
“Malam ini, mereka menempatkan politik di atas keamanan nasional, keluarga militer, anak-anak dan kemampuan negara untuk melayani publik,” kata Sekretaris Pers Gedung Putih, seperti dilansir CNN.
Dalam hal ini, 60 suara dibutuhkan agar pemerintah tetap membuka layanan publiknya untuk 4 minggu. Partai Republik hanya memiliki 51 suara, sehingga membutuhkan Partai Demokrat.
Aksi ‘government shutdown’ itu adalah pertama kalinya dalam lima tahun terakhir.
Rencana untuk 'Dreamers'
Mayoritas senator Demokrat tidak mendukung rencana anggaran pemerintahan Presiden AS Donald Trump. Partai Republik juga menolak rencana Demokrat untuk melindungi Dreamers, sebutan untuk imigran muda tanpa dokumen yang tinggal di AS.
Rancangan undang-undang yang dihasilkan pada Kamis (18/1) tidak memuat ketentuan untuk melindungi Dreamers.
Nasib Dreamers sendiri telah menjadi prioritas utama Demokrat sejak September 2017, saat Trump mengumumkan bahwa dia membatalkan sebuah program era Obama, yang dikenal sebagai Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA)
Program yang dicanangkan oleh Presiden AS ke-44 Barack Obama pada tahun 2012 itu memungkinkan imigran muda yang datang ke AS sejak kecil dan tidak berdokumen kependudukan, untuk mendapatkan status legal sementara.
"Satu-satunya orang yang menghalangi pemerintah membuka adalah senator Demokrat," kata Ketua DPR AS Paul Ryan sebagaimana dilansir The Guardian.
Penutupan layanan publik pemerintahan merupakan salah satu produk demokrasi Amerika. Di bawah konstitusi AS, Presiden yang merupakan kepala negara sekaligus kepemerintahan tak dapat serta-merta menerapkan hukum dan program tanpa dukungan mayoritas legislatif.
(asa)
Ini merupakan penghentian layanan publik pertama yang modern antara Kongres dengan Gedung Putih, bersamaan dengan peringatan setahun pemerintahan Donald Trump.
“Malam ini, mereka menempatkan politik di atas keamanan nasional, keluarga militer, anak-anak dan kemampuan negara untuk melayani publik,” kata Sekretaris Pers Gedung Putih, seperti dilansir CNN.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam hal ini, 60 suara dibutuhkan agar pemerintah tetap membuka layanan publiknya untuk 4 minggu. Partai Republik hanya memiliki 51 suara, sehingga membutuhkan Partai Demokrat.
Aksi ‘government shutdown’ itu adalah pertama kalinya dalam lima tahun terakhir.
Rencana untuk 'Dreamers'
Mayoritas senator Demokrat tidak mendukung rencana anggaran pemerintahan Presiden AS Donald Trump. Partai Republik juga menolak rencana Demokrat untuk melindungi Dreamers, sebutan untuk imigran muda tanpa dokumen yang tinggal di AS.
Rancangan undang-undang yang dihasilkan pada Kamis (18/1) tidak memuat ketentuan untuk melindungi Dreamers.
Nasib Dreamers sendiri telah menjadi prioritas utama Demokrat sejak September 2017, saat Trump mengumumkan bahwa dia membatalkan sebuah program era Obama, yang dikenal sebagai Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA)
Program yang dicanangkan oleh Presiden AS ke-44 Barack Obama pada tahun 2012 itu memungkinkan imigran muda yang datang ke AS sejak kecil dan tidak berdokumen kependudukan, untuk mendapatkan status legal sementara.
"Satu-satunya orang yang menghalangi pemerintah membuka adalah senator Demokrat," kata Ketua DPR AS Paul Ryan sebagaimana dilansir The Guardian.
Penutupan layanan publik pemerintahan merupakan salah satu produk demokrasi Amerika. Di bawah konstitusi AS, Presiden yang merupakan kepala negara sekaligus kepemerintahan tak dapat serta-merta menerapkan hukum dan program tanpa dukungan mayoritas legislatif.
(asa)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK