Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengkritik integritas instusi federal di negara tersebut pun berpangkal panjang. Setelah, Biro Intelijen Federal (FBI) dan Departemen Kehakiman disebut Trump tak berintegritas pada kepresidenannya, Partai Republik pun mengeluarkan memo kongres terhadap institusi federal tersebut.
Semua itu berawal dari kicauan Trump soal pucuk kepemimpinan dua institusi federal tersebut.
“Pucuk kepemimpinan dan investigator di FBI dan Departemen Kehakiman telah melakukan politisisasi atas proses investigasi yang suci dalam hal [partai] Demokrat melawan Republicans—sesuatu yang tidak dipikirkan beberapa saat yang lalu,” demikian kicauan Trump lewat akun Twitternya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Trump sebelumnya berang dengan penyelidikan yang dilakukan FBI atas dugaan keterlibatan Rusia dalam pemenangan dirinya. Ia menyebut itu sebagai hal bias yang dilakukan Demokrat untuk menyakiti pendukung Partai Republik.
Di FBI, dua petingginya yakni James Comey sudah diberhentikan dari jabatan Direktur. Kemudian wakilnya yang menjadi pelaksana tugas direktur, Andrew McCabe pun sudah menyatakan pengunduran diri secara mendadak pekan ini
Sementara itu, seperti dilansir dari
Reuters, perwakilan dari FBI maupun Departemen Kehakiman belum memberikan pernyataan resmi.
Rusia sendiri telah menyanggah turut membantu Trump dalam kampanye memenangkan Pemilu Presiden AS.
Sementara itu politikus Demokrat yang berada di panel intelijen dalam Kongres AS, Adam Schiff, merespon kicauan Trump dengan menyatakan bahwa pemimpin tertinggi bangsa itu telah menyebar kesalahpamahan untuk menyerang FBI.
“Itulah yang tidak terpikirkan beberapa waktu yang lalu," katanya menyindir kalimat Trump dalam kicauannya seperti dikutip dari Reuters.
Tak hanya itu, Demokrat pun mengeluarkan pernyataan resmi mengritik memo kontroversial yang dikeluarkan panel Republik kemarin. Demokrat menyebut memo itu sebagai upaya memalukan untuk mendiskredit FBI dan Departemen Kehakiman.
Demokrat pun menyatakan akan merilis memo untuk merespon Republik pada 5 Februari mendatang.
(kid)