"Kami memandang pernyataan dari departemen intelijen Amerika Serikat ini dengan kekhawatiran," kata juru bicara pemerintah, Harry Roque, kepada radio DZMM sebagaimana dikutip Reuters, Rabu (21/2).
"Saya rasa laporan itu tidak benar. Dia [Duterte] adalah pengacara, dia mengerti hukum dan menjunjung tinggi aturan hukum, dia paham tentang hukum hak asasi manusia."
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Di Filipina, Presiden Duterte akan melanjutkan kampanyenya memerangi narkoba, korupsi, dan kriminal. Duterte bahkan menyiratkan dirinya bisa menangguhkan konstitusi dan mendeklarasikan pemerintahan revolusioner," bunyi laporan AS tersebut.
Ini bukan pertama kalinnya Washington mengkritik pemerintahan Duterte, terutama terkait dugaan pelanggaran HAM terkait kampanye anti-narkotiknya.
Sejak Duterte memerintah Juli 2016 lalu, lebih dari 4.000 orang dilaporkan tewas dalam operasi pemberantasan narkotik. Sejumlah kelompok pemerhati HAM menuding polisi mengeksekusi tanpa proses hukum yang jelas.
Lihat juga:Duterte: Tembak Saja Saya, Jangan Penjarakan |
(aal)