Myanmar Buldoser 55 Desa Rohingya di Rakhine

Hanna Azarya Samosir, CNN Indonesia | Jumat, 23/02/2018 19:17 WIB
Myanmar Buldoser 55 Desa Rohingya di Rakhine Ilustrasi rumah Rohingya di Rakhine. (Reuters/Soe Zeya Tun)
Jakarta, CNN Indonesia -- Myanmar membuldoser setidaknya 55 desa Rohingya di Rakhine hingga rata dengan tanah setelah ditinggal oleh penghuninya yang kabur dari kekerasan sejak tahun lalu.

Human Rights Watch (HRW) melaporkan bahwa penghancuran desa ini terpantau dari citra satelit. Menurut mereka, penghancuran ini dapat memusnahkan bukti kekerasan aparat terhadap Rohingya.

"Kebanyakan desa itu adalah lokasi penyiksaan terhadap Rohingya dan harus dijaga agar para ahli yang ditunjuk PBB untuk mendokumentasikan penyiksaan itu dapat mengevaluasi bukti untuk mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab," ujar Direktur Asia HRW, Brad Adams.
Melanjutkan pernyataannya, Adams menulis, "Membuldoser daerah ini mengancam bakal menghapus ingatan dan klaim hukum atas Rohingya yang tinggal di sana."


Reuters belum dapat menghubungi juru bicara pemerintahan Myanmar, Zaw Htay, untuk dimintai keterangan.

Namun sebelumnya, pemerintah Myanmar mengatakan bahwa mereka sedang mempersiapkan diri untuk menyambut Rohingya yang akan kembali dari Bangladesh ke Rakhine, sesuai dengan perjanjian pada November lalu.

Win Myat Aye, menteri yang ditunjuk pemerintah untuk mengurus rehabilitasi Rakhine, sebelumnya juga sudah mengatakan bahwa semua lahan terbakar otomatis menjadi "lahan yang dikelola pemerintah."
Dalam pembangunan kembali lahan hancur ini, Myanmar sudah menyepakati kerja sama dengan Jepang dan tujuh badan PBB lainnya untuk membantu Rakhine dengan dana senilai US$20 juta.

Namun, belum ada rincian penggunaan dana ini. Win Myat Aye mengatakan bahwa semua pihak harus kembali berembuk untuk menentukan proposi penggunaan bantuan ini.

"Badan-badan PBB harus merencanakan proyek dan berkoordinasi dengan pemerintah untuk mengimplementasikan proyeknya," ucapnya.

[Gambas:Video CNN]

Di sisi lain, koordinator PBB untuk Myanmar, Knut Ostby, mengatakan bahwa sekarang ini, hal yang harus diperhatikan adalah bantuan kemanusiaan "tanpa pandang agama, etnis, jenis kelamin, mau pun status kewarganegaraan."

"Lebih dari 40 persen orang di Rakhine hidup dalam kemiskinan dan kita harus menjangkau mereka dengan bantuan pembangunan agar negara bagian ini dapat tumbuh dalam damai dan inklusif," katanya.

Selama ini, Rohingya kerap menjadi korban diskriminasi karena dianggap sebagai imigran gelap dari Bengali. Mereka pun tak pernah dianggap sebagai warga negara Myanmar. (has/has)