Tersingkapnya Jejak Amoral Oknum Pekerja Kemanusiaan

Deddy S, CNN Indonesia | Minggu, 25/02/2018 05:45 WIB
Tersingkapnya Jejak Amoral Oknum Pekerja Kemanusiaan Ilustrasi (Foto: CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Komite Internasional Palang Merah (ICRC) menyatakan 21 stafnya sudah dipecat atau mengundurkan diri setelah kedapatan membayar jasa layanan seks sejak 2015. Masalah ini diungkap menyusul terjadinya skandal seksual yang membelit tak hanya ICRC tapi juga sejumlah organisasi kemanusiaan lain.

Yves Daccord, Direktur Jenderal ICRC, Jumat (23/2), seperti dikutip oleh CNN, mengatakan selain 21 staf tadi, sebanyak dua staf lain tidak diperbarui kontrak kerjanya lantaran melakukan perbuatan tak senonoh. "Perbuatan ini adalah sebuah pengkhianatan kepada orang dan komunitas yang kami layani. Ini bertentangan dengan martabat kemanusiaan dan kami seharusnya lebih waspada untuk mencegahnya."

Daccord mengatakan, staf ICRC terikat pada aturan organisasi itu yang melarang stafnya membeli layanan seksual, meski mereka berada tempat di mana prostitusi adalah legal. "ICRC percaya, staf yang membayar seks melanggar nilai-nilai dan misi organisasi ini," ujarnya.


ICRC memiliki lebih dari 17.000 staf di seluruh dunia. Dikhawatirkan masih ada kasus lain yang tidak dilaporkan, atau sudah dilaporkan tapi tidak ditangani dengan baik. Daccord menambahkan bahwa dirinya sudah menghubungi organisasi lain untuk membahas masalah itu, sebab membutuhkan upaya kolektif. Termasuk supaya pelaku kejahatan tidak berpindah dari satu organisasi ke organisasi lain.

Pernyataan Daccord muncul setelah organisasi lain telah digoncang kasus tuntutan atas kekerasan dan eksploitasi seksual oleh pekerja kemanusiaannya. Haiti telah menghentikan operasi Oxfam setelah munculnya laporan kejahatan seksual oleh beberapa pegawainya, pada saat penanganan bencana gempa bumi di Haiti pada 2010.

Chief Executive Oxfam, Mark Goldring, mengatakan sebanyak 7.000 donatur telah menghentikan bantuannya sejak koran Times of London menyingkapkan kasus-kasus kejahatan seksual itu. Malahan, Oxfam telah menerima sekitar 26 laporan kasus baru terkait kekerasan dan eksploitasi seksual.

Save the Children juga meminta maaf atas perilaku tak pantas yang dilakukan bekas Chief Executive-nya terhadap staf perempuan. Organisasi ini berjanji melakukan peninjauan terhadap kultur organisasi di lembaga bantuan kemanusiaan untuk anak-anak itu.

Skandal semacam itu tak hanya menimpa Oxfam, Save The Children, dan ICRC. Kasus seperti ini pernah juga terjadi di Norwegian Refugee Council, World Vision, Doctors Without Borders, dan Mercy Corps. Bahkan pelakunya memiliki posisi penting di organisasi-organisasi itu.

Tak terkecuali pula Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada 2016, badan PBB telah menerima 145 tuntutan kasus eksploitasi seksual dan pelecehan, 80 kasus berkaitan dengan petugas perdamaian berseragam dan 65 berkaitan dengan personel sipil. Sebuah laporan PBB pada 2017 menyebutkan, eksploitasi seksual sudah jadi masalah selama bertahun-tahun, dipicu rendahnya standar perekrutan staf dan kurang ketatnya sistem screening terhadap kandidat, khususnya riwayat perbuatan mereka yang terkait.
(ded/ded)