PBB Dikritik karena Cabut Koalisi Saudi dari Daftar Hitam

Amanda Puspita Sari/Reuters, CNN Indonesia | Kamis, 09/06/2016 10:53 WIB
PBB Dikritik karena Cabut Koalisi Saudi dari Daftar Hitam Koalisi pimpinan Saudi melancarkan Operasi Badai Dahsyat sejak Maret tahun lalu yang menargetkan Houthi di Yaman dalam upaya mendukung pemerintahan Hadi. (Reuters/Faisal Al Nasser/Files)
Jakarta, CNN Indonesia -- Sebanyak 20 kelompok hak asasi manusia mendesak Sekjen PBB, Ban Ki-moon, untuk kembali menempatkan koalisi militer pimpinan Arab Saudi dalam daftar hitam tahunan PBB karena menewaskan dan melukai anak-anak dalam konflik di Yaman. Kelompok HAM tersebut menilai bukti pelanggaran koalisi Saudi "sangat banyak."

PBB menghapus koalisi Saudi dari daftar hitam tahunannya pada Senin (6/6), sembari menunggu hasil tinjauan bersama. Sumber diplomatik memaparkan bahwa Riyadh, yang merupakan salah satu negara utama pendonor PBB, berencana untuk memotong dana bantuan ke Palestina yang disalurkan melalui sejumlah lembaga PBB, jika daftar hitam tidak dicabut. Informasi ini dibantah Saudi.

Pada Rabu (8/6), berbagai kelompok HAM, termasuk Human Rights Watch, Amnesty International dan Oxfam, mengajukan surat protes kepada Ban, yang berisi kritik terhadap sang Sekjen PBB yang dinilai menyerah terhadap Saudi. Langkah ini, menurut kelompok HAM tersebut, berisiko mencoreng nama baik Ban sendiri di akhir masa jabatannya.


"Jika Koalisi yang dipimpin Saudi ingin dihapus dari daftar, [maka koalisi] itu harus berhenti membunuh dan melukai anak-anak dan mengebom sekolah pemboman serta rumah sakit di Yaman - pelanggaran yang membuat [koalisi itu] tercantum," tulis berbagai kelompok HAM, dikutip dari Reuters.  

Laporan PBB yang meliputi daftar hitam tahunan dirilis pada Kamis lalu. Dalam laporannya, Ban memaparkan bahwa koalisi Saudi bertanggung jawab atas 60 persen kematian dan cedera anak di Yaman tahun lalu dengan 510 angka tewas dan 667 terluka. Setengah dari keseluruhan operasi koalisi itu menyerang sekolah dan rumah sakit.

"Tanggung jawab koalisi Saudi yang dipimpin untuk pelanggaran berat terhadap anak-anak di banyak serangan ini tidak diragukan," tulis kelompok hak asasi.

"Bukti pelanggaran berat terhadap anak-anak di Yaman oleh Koalisi Saudi yang dipimpin luar biasa banyak."

Sebaliknya, Duta besar PBB untuk Saudi, Abdallah Al-Mouallimi, menilai laporan PBB soal koalisi Saudi itu "berlebihan".

Koalisi pimpinan Saudi memulai kampanye militer di Yaman pada Maret tahun lalu dalam upaya mendukung Presiden Abdu-Rabbu Mansour Hadi mempertahankan kekuasaan yang sah.

Menurut laporan PBB, sekitar 6.000 orang tewas di Yaman sejak koalisi Saudi memulai intervensi militernya dengan tujuan agar tampuk pemerintahan tidak dikuasai pemberontak Syiah Houthi yang didukung Iran dan pasukan yang setia kepada mantan Presiden Yaman, Ali Abdullah Saleh.

Kelompok HAM menilai keputusan Ban untuk menghapus koalisi dari daftar PBB meremehkan "sarana yang sangat berharga dalam upaya mengekang pelanggaran terhadap anak-anak dalam konflik bersenjata."

"Daftar ini menciptakan tekanan pada berbagai pihak dalam konflik bersenjata untuk mematuhi hukum internasional. Lebih dari 20 pemerintah dan kelompok bersenjata telah menandatangani rencana aksi PBB dan mengambil langkah- untuk mengakhiri pelanggaran terhadap anak-anak agar dapat dipertimbangkan untuk dicabut [dari daftar hitam]," tulis mereka .

Tahun lalu, PBB tak menyertakan Israel dan kelompok militan Palestina, Hamas, dalam daftar hitam mereka, meski sempat mencantumkannya dalam rancangan awal. Namun, PBB mengecam operasi militer Israel di Jalur Gaza pada 2014 lalu. (den/ama)